megaswaranews.com. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, angkat bicara terkait sorotan Komisi II DPRD sola transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya adanya dugaan pengemplangan pajak oleh salah satu restoran besar di Kota Sukabumi.
Orang nomor satu di Pemkot Sukabumi itu menyambut positif semangat Komisi II DPRD yang mendorong peningkatan PAD. Ia mengaku sependapat dan akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Masukan dari Komisi II terkait PAD itu cukup baik. Dan saya setuju yah dengan yang disampaikan oleh rekan Komisi II DPRD Kota Sukabumi, terkait semangatnya dalam peningkatan PAD,” jelas Ayep kepada wartawan.
Ayep menyinggung salah satu contoh yang pernah disampaikan Komisi II, yakni dugaan perbedaan besar antara potensi dan realisasi setoran pajak restoran yang ada di wilayah Kota Sukabumi.
“Kan pernah disampaikan oleh Komisi II DPRD Kota Sukabumi, ada salah satu restoran yang hanya menyetorkan pajaknya cuman 12 juta. Padahal, menurut rekan Komisi II tersebut, harusnya restoran tadi menyetorkan sebesar 72 juta,” ungkapnya.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Ayep mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merancang pembentukan tim khusus untuk optimalisasi PAD yang akan melibatkan lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum.
“Insha Allah nanti kita akan membentuk tim optimalisasi PAD. Tunggu aja waktunya nanti, kita akan bikin bersama-sama antara wali kota, kejaksaan, kepolisian dan juga Kodim 0607. Saat ini kita sedang rancang dulu ya,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak dan memastikan potensi PAD benar-benar masuk ke kas daerah. “Harapannya jelas, agar PAD kita bisa meningkat. Jadi apapun, kita memulai semuanya dari PAD,” pungkas Ayep.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, mengungkap adanya dugaan pengemplangan pajak oleh sebuah rumah makan besar di kota ini. Temuan itu, menurutnya, berpotensi menyebabkan kebocoran PAD dalam jumlah signifikan.
“Kami hitung, seharusnya potensi setoran pajak dari tempat itu bisa mencapai Rp60 juta hingga Rp70 juta per bulan. Tapi yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp12 juta,” ungkap Inggu beberapa waktu lalu. (sofwan)
