megaswaranews.com, Sukabumi – Puluhan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi.
Aksi tersebut dipicu ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan syarat administrasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Rabu (03/08).
Sebelumnya, dalam surat resmi BKPSDM Kota Sukabumi tertanggal 22 Agustus 2025 yang ditujukan kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dijelaskan bahwa pelamar PPPK Paruh Waktu wajib melampirkan sejumlah dokumen kesehatan.
Persyaratan itu antara lain termasuk Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah, Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani, serta Surat Keterangan Bebas Napza.
Proses pemeriksaan kesehatan tersebut hanya bisa dilakukan di rumah sakit pemerintah dengan biaya mencapai Rp500 ribu. Kebijakan ini kemudian menuai protes karena dinilai membebani para THL.
Namun anehnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi melalui zoom meeting bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini, persyaratan kesehatan dapat dipenuhi hanya melalui pemeriksaan di puskesmas. Perubahan aturan ini otomatis memangkas biaya yang harus dikeluarkan calon pelamar.
Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Didin Syaripudin, menjelaskan bahwa kebijakan terbaru tersebut lahir setelah adanya keberatan dari berbagai daerah di Indonesia.
“Peraturan ini berubah kemungkinan setelah ada desakan dari daerah-daerah kepada BKN, sehingga muncul kebijakan baru yang memperbolehkan tes kesehatan di puskesmas,” jelas Didin kepada wartawan.
Meski begitu, Didin menegaskan bahwa persyaratan lengkap berupa surat sehat jasmani/rohani serta bebas napza tetap akan diperlukan saat pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Jadi tidak usah khawatir, karena nantinya saat mereka diangkat tetap harus melengkapi dokumen tersebut. Masa berlaku surat kesehatan juga tetap mengacu pada saat cek kesehatan dilakukan,” tambahnya.
(Sofwan)
