megaswaranews.com, Kulon Progo — Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 pada Mei ini dan akan berlangsung hingga Agustus 2026. Target mencakup seluruh pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, hingga besar.
Kepala BPS Kulon Progo, Achmad Johan Affandi, menjelaskan bahwa sensus kali ini dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama adalah pengisian data secara mandiri oleh pelaku usaha yang dimulai sejak Mei.
“Pada bulan Mei ini, pelaku usaha sudah dapat melakukan pengisian data secara mandiri melalui formulir yang disediakan,” kata Achmad Johan Affandi, di kantor BPS Kulon Progo Rabu (6/5/2026).
Dijelaskan Achmad Johan Affandi, BPS Kulon Progo sebelumnya telah melakukan identifikasi terhadap pelaku usaha yang menjadi sasaran.
“Formulir sensus pun telah dikirimkan secara daring kepada mereka,” imbuhnya.
Sensus Ekonomi tahap kedua akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026. Pada tahap ini, petugas akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk mendata pelaku usaha yang belum mengisi formulir secara mandiri.
“Petugas akan mendatangi lokasi usaha sekaligus melakukan wawancara mendalam terkait kegiatan usaha yang dijalankan,” ujar Achmad.
Hasil dari Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan dipublikasikan secara luas, termasuk kepada pemerintah daerah.
“Data tersebut akan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, serta evaluasi pembangunan ekonomi termasuk di wilayah Kulon Progo,” urainya.
Selain itu, hasil sensus kali ini juga akan dibandingkan dengan sensus sebelumnya guna melihat dinamika dan perubahan struktur ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan sektor usaha baru pasca pandemi covid19.
“Sensus kali ini juga lebih menekankan pada pendataan usaha berbasis digital, seperti e-commerce atau usaha online,” jelas Achmad.
Achmad menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat basis data pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses pendataan di lapangan.
Ia juga mengimbau pelaku usaha untuk memanfaatkan pengisian mandiri karena dinilai lebih efisien.
“Semakin banyak yang mengisi secara mandiri, maka kebutuhan penerjunan petugas akan semakin berkurang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Dinperinkop-UKM) Kulon Progo Iffah Mufidati menyebut pertumbuhan UMKM di Kulon Progo cukup pesat.
Pada 2025, jumlah pelaku UMKM di Kulon Progo mencapai 22.350 unit usaha. Jumlah tersebut bersifat dinamis dan terus bertambah seiring munculnya usaha-usaha baru di masyarakat.
“Hampir setiap hari ada usaha baru yang muncul. Meski ada yang gagal, biasanya pelaku usaha kembali mencoba dengan membuka usaha lain,” tutur Iffah. (Wuri)
