megaswaranews.com, Banten-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menyepakati postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp10,5 triliun.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembiayaan sekolah swasta gratis,serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi disparitas pembangunan,antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Meski begitu, APBD Perubahan 2025 masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp305 miliar. Hal itu disebabkan belanja Pemprov Banten mencapai Rp10,8 triliun.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, pihaknya akan memperketat evaluasi terhadap kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Bahkan, ia menyebut akan memberlakukan pemotongan tunjangan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang kinerjanya dinilai buruk.
“Meskipun APBD Perubahan 2025 mengalami defisit, tetapi alokasinya sudah seimbang karena mendapat dukungan dana transfer dari pemerintah pusat,” kata Andra Soni, usai rapat paripurna di Serang, Kamis (11/9/2025).
Ia optimistis, seluruh program yang sudah direncanakan dapat dijalankan dengan baik, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (melan)
