megaswaranews.com, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Inspektorat menggelar Roadshow Sosialisasi Antikorupsi Tahun 2026 di Kecamatan Sukaraja, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan DPRD Kabupaten Bogor, Polres Bogor, Kejaksaan, aparatur kecamatan, hingga pemerintah desa. Sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pencegahan korupsi serta penguatan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bogor Edi Suwito Sutono Putro mengatakan, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan dan penindakan. Edukasi serta pencegahan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Inspektorat bukan kerjanya memeriksa saja. Polres dan Kejaksaan juga bukan hanya memeriksa. Kita bersama-sama memberikan edukasi untuk mengenali ruang-ruang yang berpotensi mengarah pada korupsi,” tegas Edi.
Pengawasan Semakin Terbuka
Menurut Edi, sosialisasi antikorupsi menjadi bagian dari upaya memperbarui pemahaman aparatur mengenai aturan dan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pengawasan terhadap pemerintah, kata dia, kini semakin terbuka seiring perkembangan teknologi informasi. Masyarakat dapat menyampaikan pengawasan maupun pengaduan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan layanan pengaduan.
“Yang mengawasi bukan hanya lembaga yang berwenang. Masyarakat juga mengawasi melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan layanan pengaduan. Karena itu, aparatur harus memahami aturan dan memiliki integritas dalam setiap menjalankan tugas,” ujarnya.
Edi juga menilai kecamatan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat. Karena itu, penerapan budaya antikorupsi perlu dilakukan secara berjenjang hingga tingkat desa.
Ia berharap Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dapat semakin diperluas untuk menjadi bagian dari edukasi dan penguatan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan, termasuk perangkat desa.
Pencegahan Korupsi Perlu Sinergi
Roadshow tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan penegak hukum. DPRD Kabupaten Bogor, Polres Bogor, Kejaksaan, Inspektorat, aparatur kecamatan, serta pemerintah desa mengikuti kegiatan untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi.
“Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan sendirian. Dibutuhkan sinergi antara legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, pengawas internal pemerintah, penyuluh antikorupsi, pemerintah desa dan masyarakat,” kata Edi.
Sementara itu, Camat Sukaraja Rahmawati Aries mengatakan aparatur kecamatan dan desa menjadi bagian terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Posisi tersebut menuntut aparatur menjaga integritas, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
“Sosialisasi ini adalah wadah edukasi dan pencegahan agar kita semua dapat menjalankan tugas dengan tenang, aman dan terhindar dari potensi penyimpangan hukum. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kerja kita semakin kuat,” kata Rahmawati.
Ia meminta peserta menjadikan sosialisasi tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen menjaga integritas dan nama baik instansi, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Melalui roadshow yang dilakukan secara bertahap di wilayah kecamatan, Pemkab Bogor mendorong pemahaman mengenai pencegahan korupsi diterapkan hingga tingkat pemerintahan desa.
(Edwin S)














