megaswaranews.com, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mendorong integrasi aplikasi dan data antarperangkat daerah sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digelar di Kecamatan Sukaraja, Selasa (8/9/2026).
Mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor Ilham mengatakan, Bimtek lanjutan SPLP menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi digital dari tahap pemahaman konsep menuju penerapan interoperabilitas secara nyata.
“Transformasi digital pemerintahan tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat,” ujar Ilham.
Hindari Aplikasi Berjalan Sendiri
Ilham menjelaskan, interoperabilitas memungkinkan aplikasi, sistem, dan data di lingkungan Pemkab Bogor saling berkomunikasi serta bertukar informasi secara terpadu.
Integrasi tersebut diperlukan untuk menghindari silo aplikasi, yaitu kondisi ketika aplikasi yang dibangun masing-masing perangkat daerah berjalan sendiri tanpa terhubung dengan sistem lainnya.
Selain meningkatkan konektivitas, integrasi aplikasi dan data dapat mengurangi duplikasi sistem, mencegah penginputan data berulang, serta mempercepat pertukaran informasi antarperangkat daerah.
“Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan hal tersebut. Keberhasilan penerapan SPLP sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah,” katanya.
Setiap perangkat daerah, lanjut Ilham, perlu berperan aktif dalam menyediakan data berkualitas, menyiapkan spesifikasi teknis dan Application Programming Interface (API), serta memastikan keamanan sistem.
Integrasi Data Percepat Pelayanan Informasi
Menurut Ilham, integrasi sistem juga berkaitan langsung dengan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Selama aplikasi dan data belum terintegrasi secara optimal, petugas masih harus berkoordinasi dengan perangkat daerah lain ketika masyarakat membutuhkan informasi tertentu.
“Misalnya masyarakat bertanya berapa jumlah penduduk Kabupaten Bogor atau berapa nilai investasi. Ketika masyarakat bertanya kepada Diskominfo, tentu kita tidak bisa hanya menjawab, ‘Kami tidak tahu’. Karena data sektoral tersebut merupakan bagian dari informasi yang harus dapat kita layani dan berikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Selama ini, kondisi tersebut membuat Diskominfo perlu berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki data terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun perangkat daerah yang menangani investasi dan perizinan.
Dengan penerapan SPLP dan integrasi data, proses pencarian serta penyampaian informasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
“Seandainya aplikasi dan data kita sudah terintegrasi dengan baik, kita tidak perlu lagi menghubungi perangkat daerah satu per satu. Kita cukup membuka sistem, mengakses data yang tersedia, kemudian memberikan informasi tersebut kepada masyarakat,” ungkapnya.
Perangkat Daerah Diminta Siapkan Layanan Prioritas
Ilham berharap pelaksanaan Bimtek SPLP tidak berhenti pada peningkatan pemahaman peserta, tetapi menghasilkan langkah konkret di masing-masing perangkat daerah.
Setiap perangkat daerah diharapkan menentukan layanan prioritas yang siap diintegrasikan, menyiapkan spesifikasi teknis dan API, serta melakukan pengujian integrasi melalui SPLP secara bertahap.
“Kita ingin melanjutkan apa yang telah dimulai, memperbaiki berbagai hal yang masih menjadi kendala, serta memperluas integrasi layanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Penguatan SPLP menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor membangun ekosistem digital pemerintahan yang terintegrasi, aman, cepat, dan efisien.
Dengan integrasi tersebut, pelayanan pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh informasi dari pemerintah daerah.
“Dari memahami integrasi menuju implementasi interoperabilitas, dan pada akhirnya menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi, efektif, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ilham.
(Edwin S)
