megaswaranews.com, DRAMAGA, BOGOR— Anggota Komisi IX DPR RI, H. Achmad Rujyat, menggelar sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Gedung PGRI Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan, sekaligus memperkenalkan secara mendalam program Universal Health Coverage (UHC) yang kini berjalan di Kabupaten Bogor. Jum’at (13/11/2026)
Acara berlangsung lancar dan dihadiri langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto, Camat Dramaga, pengurus PGRI Kecamatan Dramaga, serta para kepala desa se-Kecamatan Dramaga dan warga sekitar.
Komitmen Rp1 Triliun, Terbesar Se-Indonesia
Dalam pemaparannya, Achmad Rukyat menegaskan bahwa Kabupaten Bogor memiliki komitmen luar biasa besar dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh warganya. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar.
“Lebih dari separuh peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor masuk kategori Penerima Bantuan Iuran atau PBI, di mana iurannya dibiayai penuh oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran hampir Rp1 triliun guna membayar iuran peserta PBI. Angka ini merupakan alokasi terbesar se-Indonesia,” jelas Achmad Rukyat.
“Terima kasih kepada Pak Wasto dan Bupati Rudy Susmanto yang telah menyiapkan anggaran hampir Rp1 triliun untuk menjamin kepesertaan BPJS PBI. Ini bukti nyata perhatian besar pemerintah terhadap kesehatan warganya,” tambahnya.
Warga Tanpa BPJS Tetap Berhak Berobat
Salah satu poin terobosan utama yang disampaikan dalam sosialisasi ini adalah bahwa warga yang belum memiliki kartu BPJS pun tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Kabupaten Bogor. Melalui kebijakan UHC, tidak ada lagi warga yang ditolak saat membutuhkan pertolongan medis.
Achmad Rukyat menyampaikan kisah nyata sebagai bukti berjalannya kebijakan ini. Seorang warga di wilayah Rancabungur berusia 50 tahun mengalami serangan stroke. Saat tiba di rumah sakit, ia tidak memiliki kartu BPJS. Namun berkat sistem UHC, pihak keluarga cukup melengkapi surat keterangan dari RT, RW, dan desa. Malam itu juga pasien langsung mendapatkan penanganan medis lengkap, termasuk pemeriksaan CT Scan. Kini warga tersebut telah pulih dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala.
“Ini bukti nyata bahwa selama keluarga kooperatif melengkapi administrasi sederhana, penanganan medis tidak boleh tertunda. Tidak ada alasan untuk menolak warga yang sakit,” tegasnya.
Berobat Dimulai dari Puskesmas
Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas terdekat, sebagai langkah awal pemeriksaan dan pengobatan. Untuk kondisi non-darurat, penanganan berjenjang melalui sistem rujukan dinilai lebih efektif dan efisien.
“Bagi warga yang mampu, diharapkan tetap membayar iuran secara mandiri. Sementara warga yang tergolong rentan, desil 1 hingga 4, iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Semua diatur agar tidak ada yang tertinggal,” jelasnya.
Wasto: Sosialisasi Sangat Penting Agar Warga Mengerti
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto, menyambut baik terselenggaranya sosialisasi JKN di wilayah Kecamatan Dramaga ini. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang keberadaan program JKN maupun kebijakan UHC yang berlaku di Kabupaten Bogor.
“Terkadang masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan adanya JKN dan UHC. Sosialisasi seperti ini sangat penting agar warga tahu hak-hak kesehatannya. Masyarakat diharap bisa memanfaatkan faskes pertama di Puskesmas terdekat. Ketika masyarakat tidak memiliki BPJS, mereka tetap bisa dibantu lewat kebijakan UHC ini. Jangan ragu untuk berobat saat sakit,” ujar Wasto.
Dengan berjalannya sosialisasi ini, diharapkan warga Kabupaten Bogor semakin paham dan tidak lagi ragu untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Komitmen anggaran besar ini diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan hak dasar setiap warga untuk hidup sehat dan sejahtera. (manabd)
