megaswaranews.com, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara tersebut, empat perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, telah ditetapkan sebagai tersangka.
Perkembangan terbaru kasus ini disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Empat tersangka tersebut masing-masing Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kapolri mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Praktik tersebut diduga dilakukan tanpa prosedur dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Selain nomor telepon Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa Listyo diduga menjadi pihak yang menentukan target sekaligus menerima hasil akhir penyadapan atau end user.
Perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada sejumlah pejabat yang menangani sistem pemantauan dan penyadapan di lingkungan Polri.
Kepolisian juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log elektronik, serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai aktivitas tersebut.
Polri Buka Penyelidikan Dugaan Makar
Terkait kemungkinan adanya unsur makar, Kapolri menyatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi baru untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
Namun, penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindakan makar. Penyidik masih harus mengungkap motif, tujuan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang memanfaatkan hasil penyadapan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa para tersangka belum dikenakan pasal makar dalam perkara pokok penyadapan.
Polisi menggunakan sejumlah ketentuan pidana terkait penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 menyatakan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar.
Menurut Istana, tindakan tersebut bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan kepala negara dan kepentingan bangsa. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Presiden Telusuri Pihak yang Memanfaatkan Hasil Sadapan
Perkembangan lain disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tengah menelusuri pihak-pihak yang diduga menggunakan hasil penyadapan tersebut.
Menurut Syahganda, Presiden ingin memastikan apakah aktivitas penyadapan itu berkaitan dengan konspirasi yang melibatkan kekuatan tertentu di sekitar kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda kepada ANTARA saat mengunjungi kantor LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Penelusuran terhadap pengguna hasil sadapan menjadi bagian penting untuk mengungkap tujuan sebenarnya dari aktivitas ilegal tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain di luar empat tersangka yang terlibat.
Tiga Tersangka Ditahan di Mako Brimob
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena kondisi kesehatannya berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman hukuman berbeda sesuai pasal yang diterapkan, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara untuk tindak pidana penyadapan tanpa hak.
Polri juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta motif di balik penyadapan yang diduga berlangsung selama dua tahun tersebut.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan perangkat dan kewenangan institusi penegak hukum untuk menyadap kepala negara serta sejumlah tokoh lainnya. (Hendi)
Sumber utama: Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, melalui pernyataan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan yang diberitakan ANTARA, serta keterangan Kapolri dalam rapat kerja Komisi III DPR RI.
