megaswaranews.com, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut tercermin melalui kegiatan studi lapangan 40 peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) PNS TNI Angkatan Udara (AU) Angkatan VII Tahun Anggaran 2026, Jumat (9/10/2026).
Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi pembelajaran untuk memberikan pemahaman langsung kepada peserta mengenai praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepemimpinan, inovasi pelayanan, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
Penerimaan rombongan berlangsung di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong. Rombongan dipimpin Kepala Seksi Operasi Skadik 501, Kapten Sus Utar, dan diterima Kepala Bidang Penilaian dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Bogor, Dadan Nurdiansyah, yang mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Dalam kesempatan tersebut, Dadan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bogor sebagai lokasi pembelajaran bagi peserta pendidikan TNI AU.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi kesempatan bagi para peserta untuk berbagi pengalaman, bertukar gagasan, serta mempelajari secara langsung berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Dadan.
Ia menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan karena luas wilayahnya mencakup 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, dengan jumlah penduduk lebih dari enam juta jiwa.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus mengembangkan inovasi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas aparatur agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif dan efisien.
Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Empat Perangkat Daerah Jadi Lokasi Pembelajaran
Dalam rangkaian studi lapangan, para peserta dijadwalkan mengunjungi empat perangkat daerah di Kabupaten Bogor untuk mempelajari penerapan inovasi pelayanan publik dan sistem manajemen pemerintahan.
Empat lokasi tersebut meliputi:
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, untuk mempelajari inovasi layanan SIAP PSC (Public Safety Center).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mengenal layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi SiLONCIL.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, untuk mempelajari pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
- BKPSDM Kabupaten Bogor, untuk mendalami penerapan Sistem Manajemen Talenta dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
Melalui kunjungan tersebut, peserta diharapkan dapat mengamati secara langsung proses pelayanan, berdiskusi dengan jajaran perangkat daerah, serta memahami bagaimana inovasi diterapkan untuk menjawab tantangan pemerintahan.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif
Kepala Seksi Operasi Skadik 501, Kapten Sus Utar, menjelaskan bahwa studi lapangan merupakan bagian dari kurikulum PKP PNS TNI AU Angkatan VII Tahun Anggaran 2026. Sebanyak 40 peserta mengikuti program pendidikan tersebut selama empat bulan.
Menurutnya, pembelajaran di Kabupaten Bogor memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperluas wawasan mengenai pelayanan publik, kepemimpinan, inovasi, dan manajemen pemerintahan daerah.
Ia berharap pengalaman yang diperoleh dapat menjadi referensi bagi peserta dalam mengidentifikasi persoalan, merumuskan solusi, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja di satuan kerja masing-masing.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, kegiatan ini juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Pengembangan inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Melalui studi lapangan tersebut, Pemkab Bogor berharap praktik inovasi yang diterapkan di sejumlah perangkat daerah dapat memberikan inspirasi bagi peserta untuk mengembangkan sistem kerja yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen memperkuat inovasi dan kapasitas sumber daya manusia diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor yang semakin adaptif, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
