megaswaranews.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan wilayah RT 02 RW 06, Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara sebagai proyek percontohan pemilahan sampah 100 persen dari sumbernya.
Program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah dari hulu, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga.
“Hari ini kita berada di Kelurahan Rorotan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kota Jakarta Utara, untuk membangun pilot project pengelolaan sampah selesai 100 persen melalui pemilahan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (26/3/2026).
Hanif juga menjelaskan program ini baru dimulai sejak awal bulan dengan kondisi awal hampir nol persen pemilahan. Namun kini, hasilnya sudah terlihat dengan sekitar 20 ton sampah organik berhasil dipisahkan setiap hari oleh masyarakat.
Menurutnya, jumlah tersebut setara dengan produksi sampah dari sekitar 60 ribu penduduk, menunjukkan partisipasi warga yang cukup tinggi dalam waktu singkat.
“Dengan angka konversi sampah organiknya seperempat kilo, maka itu melebihi dari angka konversi sampah,” katanya.
Selain itu keberhasilan ini menjadi penting mengingat pemerintah telah memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang dengan total kapasitas mencapai 4.500 ton per hari. Namun, operasional fasilitas tersebut belum optimal karena sampah masih tercampur.
“Dengan pemilahan, sampah yang masuk ke RDF menjadi anorganik saja sehingga nilai kalorinya lebih tinggi dan lebih bernilai secara ekonomi,” jelasnya.
Sampah organik yang telah dipisahkan juga mulai dimanfaatkan, antara lain sebagai pakan ternak. Ke depan, pemerintah akan mempertimbangkan penggunaan teknologi lain seperti biodigester, maggot, atau kompos, menyesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Program ini akan terus dievaluasi setelah periode Lebaran dan direncanakan untuk direplikasi ke seluruh kelurahan di Kecamatan Cilincing pada awal April 2026.
“Targetnya, seluruh wilayah tersebut dapat menerapkan pemilahan sampah 100 persen pada pertengahan tahun 2026,” terangnya
Lebih jauh, Hanif menyebut bahwa jika program ini berhasil, pemerintah berencana menghentikan operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang secara bertahap hingga 2027.
Ia juga menekankan bahwa pembenahan sistem pengelolaan sampah menjadi hal mendesak, mengingat berbagai risiko yang telah terjadi, termasuk insiden yang menimpa pekerja informal di Bantargebang.
“Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah. Jika berhasil, model ini akan kami terapkan di seluruh Jakarta bahkan menjadi referensi nasional,” pungkasnya.
