megaswaranews.com, BOGOR – Keberadaan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Anas Resmana, dan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di lokasi keributan Kedai BelSambel, kawasan Air Mancur, Kota Bogor, menjadi sorotan.
Pasalnya, insiden yang terjadi pada Minggu (8/11/2026) malam itu melibatkan rombongan beratribut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria melakukan tindakan agresif terhadap pegawai hingga diduga merusak fasilitas kedai.
Sorotan tidak hanya tertuju pada pelaku keributan, tetapi juga pada keberadaan sejumlah pihak yang memiliki posisi di lingkungan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di lokasi kejadian.
Kepala Dispora Kota Bogor, Anas Resmana, terlihat dalam rekaman video tersebut.
Saat dikonfirmasi, Anas mengakui kerap makan malam di Kedai BelSambel bersama sejumlah rekannya. Namun, ia menyebut kehadirannya dalam video hanya untuk meminta teh.
Anas juga menolak mengaitkan insiden tersebut dengan kepanitiaan Porprov 2026.
Sementara itu, pemilik Kedai BelSambel, Kasya Amira, menjelaskan keributan bermula dari protes salah seorang anggota rombongan karena pesanan makanan dan minuman belum disajikan.
Situasi kemudian memanas ketika orang tersebut mendatangi area minuman, mendorong pegawai, hingga menyebabkan kerusakan.
“Dia komplain ke arah kasir karena minuman dan makanannya belum datang. Kemudian dia menuju area minuman, mendorong pegawai saya, lalu membuat kerusuhan di situ,” ungkap Kasya kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Keberadaan pejabat Dispora dan Ketua FKDM di lokasi kejadian turut mendapat perhatian Ketua Ormas Barisan Rakyat Kota Bogor (BARAK), Mukidi.
Ia menilai insiden tersebut mencoreng citra Kota Bogor, terlebih saat daerah itu tengah menjadi tuan rumah Porprov XV Jawa Barat 2026.
Mukidi juga mengaku memperoleh informasi bahwa orang yang diduga melakukan perusakan merupakan anggota FKDM yang baru dilantik Wali Kota Bogor.
Menurutnya, keberadaan unsur pemerintahan dan lembaga yang memiliki fungsi menjaga kondusivitas masyarakat di lokasi kejadian memunculkan pertanyaan mengenai sikap dan tanggung jawab mereka.
“Seharusnya tugas FKDM itu mencegah konflik, bukan malah bikin onar dengan gaya arogan,” tegasnya.
Mukidi mendesak Wali Kota Bogor mengambil langkah evaluasi terhadap pejabat maupun anggota lembaga binaan pemerintah daerah yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.
Ia menegaskan, jabatan dan kedekatan dengan kepala daerah tidak boleh membuat seseorang merasa memiliki keistimewaan atau kebal terhadap aturan.
Menurutnya, persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara serius agar tidak berkembang menjadi preseden buruk bagi pemerintahan daerah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Porprov 2026.
Sumber : BgrNetwork
Editor : Edwin S
