megaswaranews.com, Cibinong – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat koordinasi untuk meningkatkan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama terkait penetapan desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima program bantuan dan perlindungan sosial.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat Terkait DTSEN, Khususnya Penetapan Desil, pada Jumat (11/9/2026). Pertemuan ini melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, BPS, serta perangkat daerah terkait.
Koordinasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman antarlembaga sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data sosial ekonomi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Reynaldi Yushab, mengatakan komunikasi yang baik diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan keluhan masyarakat mengenai penetapan desil.
“Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat wajib kita fasilitasi dan kita jawab. Karena itu, yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas komunikasi informasi,” ujar Reynaldi.
Ia meminta para camat meningkatkan koordinasi dengan narahubung BPS di wilayah masing-masing. Informasi yang diperoleh selanjutnya perlu diteruskan kepada kepala desa dan lurah agar penjelasan yang diberikan kepada masyarakat selaras.
Menurut Reynaldi, pertemuan langsung antara unsur pemerintahan diperlukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai proses pembaruan dan penetapan data.
“Samakan persepsi di semua level pemerintahan. Berikan suasana nyaman dan informasi yang pantas diterima masyarakat. Program pemerintah ini sejatinya sangat baik, tetapi memang harus diawali dengan data yang kuat,” jelasnya.
Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Capai 564.440
Selain membahas DTSEN, rapat tersebut turut mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung integrasi data dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menyampaikan bahwa aktivasi IKD di Kabupaten Bogor telah mencapai 564.440 aktivasi dari target sekitar 4,2 juta.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, layanan aktivasi telah diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan melalui ratusan titik layanan (service point). Pelaksanaannya didukung operator yang telah mendapatkan pelatihan.
Bambang juga mendorong kecamatan dan pemerintah desa memanfaatkan dasbor pemantauan harian serta data waktu nyata (real time) untuk mengevaluasi perkembangan aktivasi di wilayah masing-masing.
“ Kecamatan dan desa juga didorong memanfaatkan dashboard harian dan data real time sebagai bahan evaluasi untuk melihat capaian sekaligus menentukan langkah percepatan di wilayah masing-masing,” bebernya.
Penguatan aktivasi IKD dinilai penting untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan dan program pemerintah, termasuk layanan yang berkaitan dengan bantuan serta perlindungan sosial.
Pemkab Bogor mengajak seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan, memperkuat koordinasi dalam pembaruan data dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Melalui sinergi dengan BPS, pemerintah daerah berharap proses pendataan sosial ekonomi semakin akurat, keluhan masyarakat dapat ditangani dengan informasi yang tepat, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif. (Edwin S)
