megaswaranews.com, Sukabumi – Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, secara terbuka mengkritik pernyataan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, yang menargetkan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) mulai berjalan pada awal 2026.
Danny menilai Wali Kota Ayep mengumumkan target proyek tersebut tanpa terlebih dahulu membahasnya bersama DPRD Kota Sukabumi. Ia menyebut langkah itu sebagai tindakan tergesa-gesa dan tidak menghargai mekanisme formal penganggaran daerah.
“Wali Kota menyampaikan target PJU berjalan tahun 2026 padahal pembahasannya belum rampung bersama DPRD. Apalagi proyek ini menggunakan skema utang,” ujar Danny saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Minggu (29/6).
Sebagai Ketua Fraksi PKS, Danny menilai proyek tersebut menunjukkan kelemahan Wali Kota dalam memahami mekanisme birokrasi dan tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Wali Kota seharusnya menyelesaikan dulu proses penganggaran sebelum mempublikasikan target pelaksanaan.
“Pernyataan itu menunjukkan Wali Kota tidak memahami proses birokrasi dan keuangan daerah,” tegasnya.
Danny juga mengkritik proyek KPBU senilai Rp121 miliar tersebut sebagai proyek yang terlalu ambisius dan konsumtif. Menurutnya, keputusan untuk mengambil utang besar demi proyek PJU justru membebani kondisi fiskal daerah yang masih belum stabil.
“Menganggarkan utang sebesar itu hanya untuk penerangan jalan sangatlah gegabah. Nilainya fantastis,” lanjut Danny.
Ia menyebut bahwa hingga Juni 2025, Kota Sukabumi masih menghadapi defisit anggaran yang seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum menambah beban utang baru.
“Sampai bulan Juni ini saja kita masih defisit. Bagaimana mungkin kita menambah beban utang sampai Rp22 miliar per tahun?” katanya.
Selain itu, Danny juga menyoroti potensi beban tambahan dari biaya listrik untuk 6.000 titik PJU baru, yang menurutnya belum dihitung secara rinci. Ia mengingatkan bahwa DPRD sudah pernah membahas rencana KPBU tersebut, namun mayoritas anggota Badan Anggaran saat itu menolak usulan peminjaman dana proyek.
“Kami sudah bahas ini di DPRD, dan mayoritas menolak karena tidak masuk akal untuk kondisi fiskal kita,” tegas Danny.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Tim Simpul KPBU, Wali Kota Ayep Zaki menyatakan bahwa seluruh unit PJU dari proyek KPBU akan menyala pada awal 2026.
“Titik simpul harus memahami konsep KPBU. Target kita awal tahun 2026, semua PJU yang direncanakan sudah menyala,” ujar Ayep.
Namun, Danny menilai pernyataan tersebut terlalu ambisius dan mengabaikan proses birokrasi, kajian anggaran, serta kewajiban koordinasi antara eksekutif dan legislatif—terutama untuk proyek yang berbasis pembiayaan utang.
(Sofwan)
