megaswaranews.com, Cibinong – Sikap tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto yang membongkar paksa obyek wisata HiBISC di lahan konservasi perkebunan teh Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua,Kab Bogor mendapat apresiasi dari sejumlah pihak.
Salah satu apresiasi datang dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kab Bogor Heri Aristandi yang mendukung penuh kebijakan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor yang telah memgambil tindakan tegas terhadap korporasi yang dinilai merusak lingkungan sehingga mengakibatkan banjir di wilayah Cisarua, dan Jabodetabek pada umumnya.
“Kita apresiasi, dan kita dukung penuh kebijakan dan ketegasan Pak Gubernur Dedi serta Pak Bupati Rudy, ini persoalan serius soalnya, siapapaun yang dinilai melanggar, dan merusak lingkungan sehingga mengakibatkan bencana harus dihentikan,” ungkap Heri, Kamis (6/3/2025).
Heri yang juga putra daerah asal Cisarua Puncak tersebut menjelaskan, Wilayah puncak merupakan kawasan konservasi dan daerah resapan air. kelestarian serta ekosistem di wilayah puncak harus tetap terjaga, pembangunan villa, obyek wisaata, hotel dan lainnya di wilayah pegunungan atau perbukitan tidak boleh dilakukan secara ugal ugalan.
“Kan dari dulu kawasan wisata puncak itu merupakan daerah resapan air, daerah konservasi, tu sudah baku!. Tidak bisa di tawar lagi, pepohonan,perkebunan,hutan mata air dan semuanya harus tetap dijaga. Pembangunan villa,hotel dan lainnya harus sesuai aturan tidak boleh serampangan,” tegasnya.
Selain pembangunan hotel,villa serta obyek wisata, maraknya penjualan lahan atau tanah kavling di Kawasan Puncak dan sekitarnya juga menjadi perhatian serius pemerintah saat ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat membongkar obyek wisata HIBISC mewanti wanti warga Jakarta untuk tidak membangun villa di kawasan puncak.
” Pak Gubernur kan sudah jelas ya himbauannya. Untiuk tidak sembarangan membangun villa di kawasan puncak. Apalagi saat ini banyak tanah atau lahan kavling yang djual belikan, ini gimana aturannya?? Tanah dan lahan kavling itukan banyak di daerah resapan air. Sementara saat ini masih banyak warga Cisarua dan puncak pada umumnya yang belum memiliki rumah,” terang Heri.
Sebagai kawasan wisata, perekonomian di wilayah Puncak tentu harus terus berkembang tanpa merusak lingkungan. Konsep wisata yang dilakukan di kawasan puncak juga harus berbasis alam dan kearifan lokal yang ada dwilayah tersebut.
“Puncak yg merupakan daerah cluster wisata, seharusnya laju perkembangannya berazaskan green economy. Jadi segala kemajuan ekonominya harus memperhatikan lingkungan,” pungkasnya.
Aturan tata ruang yang jelas yang berpihak kepada masyarakat lokal serta pengendalian
pembangunan di kawasan wisata puncak harus dilakukan pemerintah dan semua pihak. sehingga bencana banjir yang saat ini melanda Jabodetabek bisa diantisipasi.
“Supaya kami di Bogor tidak selalu disalahkan karena menjadi penyebab banjir di Jabodetabek maka harus ada aturan tata ruang yang jelas yang berpihak kepada masyarakat lokal, dan pembangunan di kawasan puncak harus dibatas,” tandasnya.
Dalam rangka efisiensi, efektivitas pengawasan,dan tertib pemgendalian Politisi Partai Gerindra tersebut juga mendukung kebijakan Bupati Bogor yang menarik proses perizinan dari Dinas atau SKPD terkait.
“Memdukung penarikan proses perizinan dikembalikan ke kepala daerah, agar langsung bisa diawasi yang semula ada di skpd,” tutupnya.
