megaswaranews.com, SUKABUMI – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, menyoroti proses validasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang menurutnya baru mencapai 30 persen. Ia menyebutkan, sekitar 70 persen data lainnya masih memerlukan validasi ulang agar pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
Menurut Zainul, pemerintah perlu mempercepat pembenahan data sosial ekonomi untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh bantuan sesuai kriteria. Ia mendorong pemerintah mengintegrasikan penanganan masyarakat miskin melalui pendekatan berbasis klaster, terutama bagi warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 5.
Zainul menilai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi dasar untuk menyelaraskan berbagai program bantuan pemerintah. Melalui data yang akurat, pemerintah diharapkan mampu menghubungkan masyarakat yang memenuhi persyaratan dengan program bantuan sosial, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan perbaikan rumah.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakakuratan data dapat menyebabkan masyarakat tidak memperoleh bantuan secara optimal. Sebagian warga, misalnya, mungkin sudah menerima satu jenis bantuan, tetapi belum mendapatkan program lain yang sesuai dengan kebutuhannya.
Badan Pusat Statistik (BPS) disebut masih menjalankan proses validasi data tersebut. Zainul berharap pemerintah dapat menyelesaikan pembenahan data hingga akhir 2026 agar pelaksanaan program bantuan pada tahun berikutnya memiliki basis data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Zainul Soroti Kepesertaan PBI-JK di Kabupaten Sukabumi
Selain membahas validasi bansos, Zainul menyoroti berkurangnya jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang memperoleh pembiayaan dari APBN di Kabupaten Sukabumi.
Ia menjelaskan bahwa warga yang memenuhi kriteria desil 1 hingga 5 dapat diusulkan untuk memperoleh tambahan kuota kepesertaan. Dalam proses tersebut, pemerintah daerah dapat mengajukan usulan melalui instansi terkait, sementara Dinas Sosial memfasilitasi pengajuan kepada pemerintah pusat.
Zainul juga mendorong pemerintah menyediakan mekanisme sanggah bagi warga yang secara faktual tergolong tidak mampu, tetapi tercatat dalam kelompok desil di atas 5. Melalui mekanisme tersebut, petugas dapat memeriksa kembali kondisi sosial ekonomi warga sebelum menentukan kelayakan mereka menerima bantuan.
Menurutnya, proses verifikasi yang cermat diperlukan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan akses terhadap bantuan kesehatan hanya karena ketidaksesuaian data.
Minta Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis
Zainul turut menyoroti dugaan kasus keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta pihak terkait menelusuri penyebab kejadian secara menyeluruh, mulai dari proses pengolahan makanan di dapur, distribusi ke sekolah, hingga waktu dan kondisi makanan saat dikonsumsi.
Ia menegaskan bahwa pihak terkait perlu memeriksa seluruh tahapan sebelum menyimpulkan penyebab dugaan keracunan. Evaluasi menyeluruh juga diperlukan untuk meningkatkan keamanan makanan dan mencegah kejadian serupa terulang.
Sikap Politik PKB Menjadi Ranah Ketua Umum
Dalam kesempatan yang sama, Zainul menanggapi pertanyaan mengenai dukungan politik terhadap masa jabatan presiden dua periode serta sikap PKB terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyebutkan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah Ketua Umum PKB. Pernyataan itu disampaikan di tengah pembahasan mengenai program bantuan sosial, akses jaminan kesehatan, dan evaluasi pelaksanaan MBG.
Zainul berharap pemerintah memberikan perhatian pada percepatan validasi data bansos, perluasan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, serta pengawasan program MBG.
Ia menilai ketepatan data dan pengawasan yang menyeluruh menjadi faktor penting agar program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan memenuhi standar keamanan.
(SOFWAN ZULFIKAR )
