megaswaranews.com, DRAMAGA – Usai menghadiri dan memberikan sambutan dalam kegiatan Campuspreneur 2026 yang diselenggarakan oleh IPB University, Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan keterangan pers mengenai kondisi terkini harga dan ketersediaan bahan pokok strategis di pasar nasional. Dalam penjelasannya yang rinci, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat sekaligus membantu pelaku usaha skala kecil. Jum’at (12/6/2026)
Mengenai minyak goreng, salah satu komoditas yang paling banyak dicari masyarakat, Menteri Budi Santoso menegaskan secara tegas bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan apapun yang menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Saya sampaikan dengan jelas kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwa sampai hari ini tidak ada kenaikan HET minyak goreng. Harga patokan yang berlaku tetap sama, yaitu Rp15.700 per liter. Kami menjaga agar harga ini tetap terjangkau untuk seluruh kalangan,” ujarnya.
Untuk memastikan minyak goreng dengan harga terkontrol tersebut mudah ditemukan, pemerintah telah menyusun strategi distribusi yang lebih luas dan merata. Ia menjelaskan bahwa penyaluran diperkuat melalui peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan, seperti Perum Bulog dan unit usaha milik IPB University. “Kami arahkan agar minyak goreng program ini banyak didistribusikan ke pasar-pasar rakyat, bukan hanya terkonsentrasi di pusat perbelanjaan besar. Agar ibu-ibu di desa maupun pinggiran kota juga bisa mendapatkannya dengan mudah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa untuk kebutuhan program bantuan pangan sosial, pemerintah sengaja tidak menggunakan minyak goreng bersubsidi tersebut. “Kalau untuk bantuan pangan, kami gunakan merek-merek lain yang beredar di pasaran. Tujuannya agar stok minyak goreng dengan harga HET tetap terjaga cukup jumlahnya dan tidak habis terserap untuk program bantuan, sehingga masyarakat umum tetap bisa membelinya,” tegasnya. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan para produsen minyak goreng untuk memastikan aliran pasokan tetap lancar.
Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi pilihan bagi konsumen. Menteri meminta kepada para produsen untuk meningkatkan volume produksi minyak goreng segmen pendamping atau merek alternatif. “Kami minta diproduksi lebih banyak lagi apa yang disebut minyak segmen, yaitu merek-merek pendamping yang kualitasnya terjamin namun harganya tetap bersaing. Alhamdulillah, saat ini sudah banyak beredar di pasaran. Jadi masyarakat punya banyak pilihan, tidak terpaku pada satu merek saja, sehingga persaingan harga tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, menyikapi gejolak harga kedelai yang belakangan ini menjadi keluhan utama para pengrajin tempe dan tahu, Menteri Perdagangan menjelaskan akar permasalahannya sekaligus mengumumkan solusi yang telah diputuskan pemerintah. “Kedelai ini memang hampir 100 persen kita impor, dan sumber utamanya dari Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bersama, situasi ekonomi dan ketidakstabilan geopolitik global membuat harga komoditas ini melonjak naik, sehingga dirasakan langsung oleh para pengrajin kita,” ungkapnya.
Merespons kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan. “Kemarin hari Selasa sudah diputuskan dalam rapat tingkat tinggi, bahwa pemerintah akan memberikan subsidi untuk kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram. Ini bentuk bantuan nyata agar beban biaya produksi pengrajin tidak terlalu berat,” jelasnya.
Pada tahap awal kebijakan ini, subsidi akan diberikan untuk volume sebanyak 250 ton kedelai impor. “Langkah ini diambil sebagai imbas dari kenaikan harga di pasar dunia yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk konflik dan perubahan iklim. Tujuannya jelas, agar para pengrajin tempe dan tahu tetap bisa melanjutkan usahanya, tidak terpaksa menaikkan harga secara drastis, sehingga masyarakat tetap bisa menikmati sumber protein nabati yang murah dan bergizi ini,” pungkasnya.
Menteri Budi Santoso menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan pasar internasional secara berkala. Ia memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan terus disesuaikan agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat dan keberlangsungan usaha pelaku ekonomi skala kecil.
