megaswaranews.com, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) berkomitmen untuk memimpin kerja sama global dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi sebagai solusi nyata menuju ekonomi hijau berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq saat menghadiri kegiatan High-Level Roundtable at Sustainable Business COP30 (SBCOP) bertajuk “Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future” di São Paulo, Brasil, Sabtu (8/11/2025).
Forum tersebut diinisiasi oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dan menghadirkan pejabat tinggi Indonesia serta pemimpin organisasi internasional seperti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).
Hanif Faisol menyampaikan bahwa Indonesia tengah memasuki babak baru pengelolaan karbon dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi ini memperluas mekanisme perdagangan karbon nasional, termasuk pasar karbon sukarela, dan membuka peluang kolaborasi internasional berbasis integritas dan transparansi.
“KLH berkomitmen memastikan bahwa setiap unit kredit karbon Indonesia memiliki nilai lingkungan yang nyata, terverifikasi, dan berintegritas tinggi. Ini bukan hanya mekanisme pasar, tapi jembatan hijau yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” ujar Hanif.
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah melalui KLH telah membuka perdagangan karbon sukarela internasional melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima independent crediting schemes dunia, yaitu Gold Standard for Global Goals, Global Carbon Council (GCC), Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth. Langkah ini memperluas ruang aksi mitigasi berbasis alam dan teknologi, sekaligus memperkuat daya saing pasar karbon nasional di tingkat global.
Dalam kesempatan itu, KLH juga mengundang investor dan pelaku usaha dunia untuk bergabung dalam Paviliun Indonesia di COP30 Belém, yang akan menghadirkan forum seller meets buyer guna mempertemukan penyedia dan pembeli kredit karbon berintegritas tinggi.
Sekitar 90 juta ton CO₂ ekuivalen (CO₂e) potensi kredit karbon dari aksi mitigasi di sektor kehutanan dan lahan (FoLU), energi, industri, dan pengelolaan limbah akan dipaparkan secara rinci di Indonesia Pavilion mulai Senin, 10 November 2025.
“Paviliun ini akan menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia, menampilkan proyek, mitra, serta inovasi nasional yang siap bekerja sama dengan dunia,” terangnya.
Selain itu, lanjut Hanif, selama agenda COP30, KLH/BPLH juga memperkuat kerja sama bilateral untuk memperluas akses pendanaan dan transfer teknologi hijau. Dalam rangkaian pre-COP30 pekan ini, KLH telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan The Royal Foundation serta Memorandum of Understanding (MoU) dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) Inggris. Kedua kerja sama ini merupakan langkah strategis memperkuat sinergi global menuju transisi energi dan ekonomi rendah emisi.
“Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah wujud kepemimpinan Indonesia dalam menghadirkan solusi nyata terhadap perubahan iklim global. Melalui kerja sama lintas negara, kita menegakkan integritas dan memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan kehadiran aktif di COP30, Indonesia menegaskan perannya sebagai pembangun jembatan hijau dunia, memperkuat diplomasi iklim, membuka peluang investasi hijau, serta menempatkan diri di garis depan transisi menuju ekonomi rendah emisi dan berkelanjutan.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menekankan pentingnya kemitraan global dan kepastian kebijakan dalam mendorong investasi karbon yang berintegritas.
“Indonesia membuka diri bagi investasi karbon internasional yang berlandaskan transparansi dan kredibilitas. Melalui regulasi baru ini, kami ingin memastikan bahwa nilai ekonomi karbon tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hashim.
Hashim menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah nyata Indonesia dalam membangun jembatan hijau antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas global sebagai bagian dari upaya kolektif menghadapi tantangan perubahan iklim.
