megaswaranews.com, Bogor – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Kebijakan efisiensi anggaran diperkirakan mencapai Rp430 miliar atau sekitar 10 persen, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Persoalan tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar di Palabuhanratu, Senin (16/11/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyebutkan bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027 tidak membawa banyak perubahan. Namun, tekanan efisiensi anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Menurut Budi, nilai efisiensi yang harus diantisipasi mencapai sekitar Rp430 miliar atau 10 persen. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting bagi legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas belanja daerah.
Ia menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah berupaya memastikan penyesuaian anggaran tidak menghilangkan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengakui kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan dalam peralihan anggaran 2026 menuju 2027. Bahkan, terdapat penyesuaian anggaran dengan nilai yang mendekati Rp1 triliun.
Meski demikian, Asep memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan agenda pembangunan sesuai skala prioritas. Pemerintah juga berupaya agar kebijakan efisiensi tidak menghambat program yang dibutuhkan masyarakat.
Salah satu strategi yang disiapkan untuk menghadapi tekanan fiskal tersebut adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Asep, masih terdapat sejumlah potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal.
Melalui peningkatan PAD dan penentuan skala prioritas belanja, pemerintah daerah berharap pembangunan di Kabupaten Sukabumi tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. (Indra Sopyan)














