megaswaranews.com, BOGOR – Ratusan warga Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jumat (4/9/2026).
Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi Upah Pungut Pajak (UPP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Aksi tersebut diikuti warga dari berbagai wilayah Kabupaten Bogor yang tergabung dalam sejumlah organisasi, di antaranya LSM Pelita Pasundan, LSM Pakuan Padjadjaran, LSM PASi, Klinik Hukum 165, dan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS).
Ketua PMBB, Oman Rohman Pribadi atau Opri, menilai KPK telah melakukan berbagai langkah penyidikan, mulai dari penyitaan uang senilai Rp1,5 miliar, pemeriksaan sejumlah pejabat Pemkab Bogor, hingga penggeledahan sejumlah kantor dinas. Namun hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Sampai hari ini belum ada tersangka. KPK harus segera mengumumkan siapa yang bertanggung jawab. Jika ada pejabat, termasuk kepala daerah yang terbukti terlibat, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Opri dalam orasinya.
Menurutnya, lambannya penetapan tersangka berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan warga Bogor Selatan, Azet Basuni, meminta KPK mengusut tuntas kasus tersebut tanpa tebang pilih. Ia menilai praktik korupsi yang terjadi telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah.
“Jangan ada yang dilindungi. Siapa pun yang terlibat harus diproses. Masyarakat ingin Kabupaten Bogor bersih dari korupsi,” kata Azet.
Azet juga mengungkapkan kekecewaan sebagian warga terhadap maraknya dugaan korupsi yang mencuat di Kabupaten Bogor.
Bahkan, menurutnya, muncul suara-suara di masyarakat yang mengancam enggan membayar pajak apabila proses hukum tidak segera menunjukkan kejelasan.
Selain itu, ia menyebut sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa mengaku mengalami pemotongan upah pungut tanpa penjelasan yang jelas mengenai peruntukannya.
“Kami meminta KPK mengusut seluruh aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di masyarakat,” ujarnya. (Cevi Suryadi)
