megaswaranews.com, Bogor – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah melakukan penyegelan terhadap PT Jaswita sebagai bagian dari upaya penegakan hukum lingkungan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan peraturan lingkungan secara adil, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Namun, setelah penyegelan dan pemasangan plang pengawasan dilakukan, ditemukan adanya tindakan pencopotan plang oleh oknum tidak dikenal.
Menanggapi hal tersebut, KLH/BPLH mengecam segala bentuk tindakan anarkis dan penghapusan papan penghentian operasional. Pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Bogor untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Selain itu, KLH/BPLH juga menegaskan bahwa adanya pengerahan alat berat di lokasi yang bersangkutan tidak berada dalam pengetahuan dan kewenangan mereka. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan.
“Kami akan menindak tegas setiap pemegang izin yang melanggar aturan,” tegas Hanif, Kamis (6/3/2025)
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pengawasan terhadap kawasan hutan dan sempadan sungai akan diperketat demi menjaga keseimbangan ekosistem.
Menurutnya, keberlanjutan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
“Kita semua harus bersama-sama menjaga keseimbangan alam untuk mencegah bencana ekologis. Kesadaran kolektif sangat diperlukan dalam mengelola sumber daya air dan memulihkan lahan kritis,” katanya.
Pemerintah akan terus mendukung upaya konservasi dengan kebijakan yang berpihak pada lingkungan serta mengajak seluruh pihak untuk mematuhi regulasi demi kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengajak semua pihak untuk mematuhi regulasi lingkungan, demi kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
