megaswaranews.com, Bogor – Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor melalui dinas perhubungan akan segera melakukan penataan dan penertiban Angkutan Kota (Angkot) dan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) yang beroperasi di wilayah Kota Bogor.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengungkapkan, penataan dan penertiban ini guna memastikan bahwa seluruh armada angkutan kota dan perkotaan yang beroperasi memiliki izin sesuai kartu pengawasan dan izin trayek.
“Armada yang beroperasi juga dipastikan harus telah lulus uji laik jalan, sehingga memenuhi standar keselamatan,” ujarnya, Selasa (19/8/2024) saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon.
Selain itu lanjut Sujatmiko, setiap pengemudi harus melengkapi persyaratan kelengkapan administrasi berupa SIM dan STNK yang akan dilakukan pengecekan oleh kepolisian.
Nantinya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di bidang perhubungan dengan didampingi kepolisian akan melakukan pengecekan persyaratan administrasi perizinan berupa kartu pengawasan dan buku uji serta kondisi teknis kendaraan.
“Sanksi yang akan diterapkan, apabila kendaraan tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis laik jalan, akan dilakukan penegakan hukum mulai dari sanksi administrasi sampai dengan penghentian beroperasi di jalan untuk diamankan,” ucapnya.
penataan dilakukan selama 5 bulan ke depan secara intensif dan terpadu. Untuk angkutan perkotaan dan lintas batas, akan melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan UPTD Wilayah 1 Provinsi Jabar.
“Pelaksanaan dilakukan dengan pola kombinasi, baik secara stasioner statis maupun secara mobile, sesuai dengan kebutuhan dan urgensi di lapangan wilayah Kota Bogor,” ujarnya.
Lebih lanjut Sujatmiko mengatakan, penertiban ini diawali dengan sosialisasi yang sudah dilakukan terlebih dahulu sebelumnya dengan memberikan informasi kepada pengusaha, pimpinan badan hukum dan pengemudi.
“Sebelumnya sudak kita sosialisasikan kepada pihak pihak terkait seprti pengusaha hingga ke pengemudi,” pungkasnya. (Herman Bonz)
