Menteri Hanif Faisol Teken MoU di Brazil Untuk Perkuat Kerjasama Penanganan Perubahan Iklim

megaswaranews.com, Brazil — Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Departemen Keamanan Energi dan Net Zero Kerajaan Bersatu Britania Raya (Inggris) Penandatanganan berlangsung di Brazil dan dilakukan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.

Hanif menegaskan, MoU tersebut bertujuan memperkuat dan mengembangkan kerja sama bilateral dalam penanganan perubahan iklim. “Melalui MoU ini, Indonesia dan Inggris berkomitmen memperkuat tata kelola perubahan iklim dengan fokus pada mitigasi, adaptasi, pengelolaan karbon, serta integrasi kebijakan pembangunan rendah karbon di berbagai sektor,” ujar Hanif.

Kesepakatan ini dibangun di atas prinsip kesetaraan, saling percaya, menghormati, dan memberikan manfaat bersama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara.

Kerja sama strategis ini mencakup berbagai bidang penting seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola karbon termasuk penetapan harga karbon, kesiapan pasar karbon, serta pengembangan sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV). Selain itu, MoU juga membuka peluang kolaborasi lintas kementerian dan subnasional, pelaksanaan proyek bersama, pertukaran informasi, serta kunjungan teknis.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kerja sama, kedua pihak sepakat membentuk Komite Pengarah Bersama (Joint Steering Committee/JSC) yang akan mengoordinasikan kegiatan, membahas isu-isu strategis, serta memberikan arahan dan evaluasi terhadap berbagai program.

Hanif menjelaskan bahwa masing-masing pihak akan menanggung biaya kegiatan secara mandiri. Kedua negara juga berkomitmen menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data yang diperoleh selama kerja sama berlangsung. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual akan diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun Inggris.

Lebih lanjut, Hanif menyampaikan bahwa kedua negara menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

“Apabila muncul perbedaan penafsiran atau pelaksanaan MoU, kedua negara akan menyelesaikannya secara damai melalui konsultasi atau negosiasi,” jelas Hanif.

MoU ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan berjalan selama lima tahun. Setelah masa berlaku berakhir, kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak.(*)