megaswaranews.com, Bogor – Pasca bencana banjir yang melanda wilayah Taman Sari, Kabupaten Bogor, sorotan kembali tertuju pada proyek pembangunan lahan di kawasan kaki Gunung Salak. Meski disebut-sebut sebagai pemicu kerusakan lingkungan dan banjir, gubernur jawabarat yang biasa disapa kang dedi mulyadi (KDM) justru belum mengambil langkah tegas untuk menutup kegiatan pembangunan tersebut.
Dalam keterangannya saat meninjau lokasi banjir bersama Camat Taman Sari, KDM mengaku belum bisa menyimpulkan secara pasti keterkaitan antara banjir dan pembukaan lahan kaki gunung salak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pengembang.
“Saya lagi bersama camat Taman Sari. Banjir di Taman Sari ada dugaan, semuanya harus dibuktikan secara ilmiah, yang bersumber dari dugaan bukaan lahan dari perusahaan ini,” ujar KDM sambil memamerkan plang PT Redjo Sari Bumi, yang merupakan pengembang dan pemilik lahan.
Bahkan yang lebih mencengangkan, KDM menyebut bahwa dokumen izin lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari perusahaan tersebut ternyata belum dikantongi. Meski begitu, ia hanya meminta agar pembangunan dihentikan sementara, bukan justru ditutup total. “Dokumen izin AMDAL-nya belum ada. Dan hari ini saya minta dihentikan dulu pembangunannya sebelum semua problematikanya selesai, termasuk aspek-aspek lingkungannya,” lanjutnya. KDM juga mengatakan bahwa dirinya akan segera menghubungi Bupati Bogor untuk menyampaikan permintaan penghentian sementara aktivitas pembangunan. “Nanti saya telepon Bupatinya. Mohon dihentikan dulu aktivitasnya dulu. Nanti kita buktikan dulu, banjir penyebabnya ini atau bukan, agar tidak terjadi fitnah,” katanya.
Kendati demikian, KDM menegaskan bahwa jika nantinya terbukti pembangunan tersebut menjadi penyebab bencana, pihaknya tidak akan memberikan persetujuan untuk dilanjutkan. “Kalau terbukti, saya tidak akan menyetujuinya. Dan ini dihentikan dulu,” tegasnya. Sikap ini dinilai sebagian pihak tidak sefrontal penanganan kasus lingkungan sebelumnya, yang langsung disegel dan ditutup paksa.
Kini publik menanti langkah nyata KDM dan Pemkab Bogor terhadap perusahaan yang disinyalir telah membuka lahan secara ilegal tanpa izin lingkungan, di kawasan rawan bencana kaki Gunung Salak. (Dju)
