megaswaranews.com, BOGOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor memperkuat tata kelola aplikasi dan website pemerintah untuk mendukung transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Kolaborasi Pemerintah Digital yang membahas pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan berlangsung di Megamendung, Kamis (8/10/2026), dengan melibatkan pengelola sistem informasi dari 40 kecamatan.
Berdasarkan hasil evaluasi hingga September 2026, Diskominfo Kabupaten Bogor mencatat terdapat 244 aplikasi di lingkungan pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 aplikasi atau sekitar 18 persen tercatat tidak aktif atau tidak digunakan.
Selain itu, evaluasi menemukan sejumlah website resmi kecamatan belum diperbarui secara berkala. Bahkan, delapan website kecamatan tercatat tidak mengalami pembaruan konten selama sekitar satu tahun, dengan pembaruan terakhir pada 2025.
Temuan tersebut menjadi perhatian Pemkab Bogor dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan digital, terutama untuk memastikan platform resmi pemerintah berfungsi optimal sebagai sarana informasi, komunikasi, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah.
“Dalam konteks tersebut, aplikasi dan website pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi, pelayanan publik, serta sebagai bagian dari ekosistem pemerintah digital di Kabupaten Bogor,” ujar Bambang.
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi dan website yang dimiliki pemerintah. Setiap platform harus dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, dan informatif agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberadaan aplikasi dan website saja tidaklah cukup. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aplikasi dan website tersebut dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Tingkatkan Kompetensi Pengelola di 40 Kecamatan
Forum kolaborasi tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi di tingkat kecamatan.
Kegiatan ini menghadirkan tenaga ahli madya statistisi dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat beserta tim. Pembahasan diarahkan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kompetensi teknis para operator.
Peserta berasal dari unsur pengelola sistem informasi, aplikasi, dan website di seluruh 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan data serta memastikan informasi pemerintah tersampaikan kepada masyarakat secara akurat dan tepat waktu.
Diskominfo Kabupaten Bogor mendorong peningkatan kemampuan pengelola dalam berbagai aspek, mulai dari teknis pengoperasian platform, penyediaan dan pembaruan konten, keamanan informasi, pengelolaan data, hingga pemanfaatan teknologi untuk menunjang pelayanan publik.
Bambang berharap forum tersebut dapat meningkatkan pemahaman para peserta mengenai pentingnya pengelolaan platform digital secara konsisten, termasuk menjaga kualitas informasi agar tetap relevan dan mudah diakses.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memahami aspek teknis pengelolaan website dan aplikasi, tetapi juga memahami pentingnya penyediaan konten yang berkualitas, pembaruan informasi secara berkala, keamanan informasi, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan aplikasi dan website tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Setiap platform perlu diarahkan untuk menghadirkan layanan digital yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pengelolaan aplikasi dan website hendaknya tidak dilakukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus diarahkan untuk menghasilkan layanan digital yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Evaluasi Berkala untuk Perkuat Pelayanan Digital
Hasil evaluasi terhadap aplikasi dan website pemerintah menjadi dasar penting bagi upaya pembenahan tata kelola digital di Kabupaten Bogor.
Aplikasi yang tidak lagi digunakan perlu ditinjau untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai, sementara website resmi kecamatan perlu diperbarui secara berkala agar informasi yang disajikan tetap akurat dan relevan.
Penguatan tata kelola tersebut juga membutuhkan koordinasi antarpengelola serta peningkatan kompetensi teknis agar platform digital dapat dimanfaatkan secara optimal.
Melalui forum kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan, Pemkab Bogor berharap dapat membangun ekosistem pemerintahan digital yang lebih efektif, aman, dan terintegrasi.
Dengan pengelolaan yang semakin baik, aplikasi dan website pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi kanal pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan mudah. (Edwin)
