megaswaranews,com, Kulonprogo – Komisi C DPRD DIY meninjau kawasan wedi kengser dan bantaran Sungai Progo, di wilayah Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Rabu (11/11/2026).
Anggota Komisi C DPRD DIY dari Fraksi Partai Golkar, Lilik Syaiful Ahmad menyampaikan, kunjungan ini menanggapi aspirasi dari masyarakat sekitar bantaran sungai Progo di wilayah Kalurahan Sentolo yang khawatir lahannya longsor tergerus terjangan air sungai apalagi ketika debit air cukup besar.
“Setelah dicek, wedi kengser terletak di tengah sungai, sehingga membuat aliran sungai itu berbelok dan menerjang mengikis bantaran,” kata Lilik Syaiful Ahmad, saat kunjungan Komisi C DPRD DIY di bantaran Sungai Progo di wilayah Padukuhan Pongangan, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo, Rabu, (11/11/2026).
Aspirasi warga meminta adanya penanganan bantaran Sungai Progo yang berpotensi longsor akibat erosi. Karena jika dibiarkan erosi akan semakin meluas dan semakin merugikan warga.
“Lahan warga yang sudah SHM berpotensi longsor, dan ini sebagian sudah terjadi,” ucapnya.
Lilik menyampaikan warga sebenarnya telah berupaya mencegah erosi dengan melakukan pengerukan sedimentasi Sungai Progo secara mandiri yang berujung laporan tambang ilegal ke Balai Besar Wilayah Sungai serayu Opak (BBWSSO).
Dalam kunjungan ke kawasan wedi kengser itu, Komisi C DPRD DIY juga mengundang perwakilan BBWSSO untuk mencari solusi.
“Kami mendorong agar BBWSSO melakukan normalisasi sungai. Tujuannya, agar arah aliran sungai kembali seperti dahulu dan mencegah erosi bantaran kali,” kata Lilik.
Lurah Sentolo, Teguh mengakui ada miskomunikasi antara warga dengan BBWSSO terkait pengambilan material sedimen Sungai Progo. Namun langkah itu terpaksa dilakukan warga demi mencegah abrasi yang lebih parah.
Di sisi lain, jika didiamkan saja maka sedimentasi akan semakin parah dan bantaran sungai akan terus terkikis sehingga mengancam lahan warga. Padahal, material yang diambil juga tidak dijual oleh warga, melainkan dimanfaatkan sendiri untuk pembangunan sarana prasarana seperti pengecoran jalan lingkungan.
“Setidaknya ada 3 padukuhan yang terdampak oleh abrasi Sungai Progo ini yaitu Pongangan, Siwalan dan Sentolo Kidul. Kalau warganya Pongangan saja sekitar 40an KK, kalau 3 padukuhan itu ya ratusan,” ungkap Teguh.
Sementara itu, Staf PPK OP II BBWSSO Bintoro Juandaru menyampaikan, kondisi Sungai Progo diketahui telah mengalami perubahan. Di wilayah Kalurahan Sentolo, aliran Sungai Progo berbelok menyebabkan erosi tebing sungai sisi barat. Untuk mengatasi itu, diperlukan normalisasi serta perlindungan bantaran sungai.
Skemanya, sedimentasi diangkat dari dasar sungai, kemudian hasilnya diarahkan ke pinggir sisi barat untuk penanggulan sehingga aliran air tidak menggerus tebing sungai yang merupakan tanah warga. Namun, normalisasi belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena sudah mulai musim hujan, debit air sungai sudah mulai tinggi.
Bintoro menyampaikan, normalisasi sungai idealnya dilakukan pada musim kemarau.
“Kami tidak bisa kalau di musim hujan ya, nanti di saat kemarau air surut kami bisa segera lakukan normalisasi. Namun, kami meminta agar pemerintah kalurahan juga melakukan usulan permintaan normalisasi ini secara tertulis,” terangnya. (Wuri)
