megaswaranews.com, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa yang dirancang membentang dari pesisir Jakarta hingga wilayah Jawa Timur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 triliun setiap tahun untuk mendukung proyek ini.
Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam acara Future Talk feat Endgame bertajuk “What’s Jakarta’s Future?” yang digelar di Taman Ismail Marzuki pada Minggu, 15 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa Jakarta mendapatkan jatah pembangunan tanggul sepanjang 19 kilometer.
“Awalnya Jakarta hanya dapat porsi 12 kilometer, lalu ditambah lagi 7 kilometer sehingga totalnya kini menjadi 19 kilometer,” ujar Pramono.
Ia mengakui bahwa penugasan tersebut cukup berat dari sisi pendanaan daerah. Namun, dengan proyeksi APBD Jakarta yang saat ini berada di angka Rp 91 triliun, dan harapan bisa melampaui Rp 100 triliun tahun depan, ia yakin kebutuhan Rp 5 triliun per tahun untuk proyek tanggul bisa diakomodasi.
“Apakah Jakarta mampu? Ini jelas menjadi tantangan. Tapi kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden,” tegasnya.
Untuk pembiayaan proyek ini, Pemprov Jakarta juga akan menggali berbagai sumber pendanaan. Salah satunya berasal dari sektor pajak dan pengelolaan sampah menjadi energi.
“Kami akan manfaatkan potensi yang ada. Salah satunya melalui pembangunan empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) yang bisa menghasilkan sekitar 1.500 megawatt. Ini akan menyelesaikan masalah sampah sekaligus menjadi sumber listrik, serta memberikan tambahan pendapatan bagi Jakarta,” jelas Pramono.
Pendapatan dari pengelolaan sampah ini direncanakan turut menjadi salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan tanggul laut.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa kewenangan pembangunan giant sea wall dibagi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. “Jakarta hanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan 19 kilometer. Selebihnya akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.
