• Beranda
  • hastag
  • Hubungi Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Otomotif
  • Pedoman Media Cyber
  • Redaksi
Jumat, November 20, 2026
  • Login
megaswaranews
  • Beranda
  • Breaking News
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Lokal
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
    Sosialisasi JKN di Dramaga: Achmad Rukyat Tegaskan UHC Kabupaten Bogor, Warga Tanpa BPJS Tetap Dilayani

    Sosialisasi JKN di Dramaga: Achmad Rukyat Tegaskan UHC Kabupaten Bogor, Warga Tanpa BPJS Tetap Dilayani

    Atty Somaddikarya Desak Polemik PKPU Diusut

    Atty Somaddikarya Desak Polemik PKPU Diusut

    Danny Ramdhani, Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi saat diwawancarai awak media, Rabu (16092026).

    UHC Mau Dihentikan Pemkot Sukabumi? DPRD Dorong Opsi Pembayaran Bertahap

    Dadang Iskandar Danubrata Foto Bersama Warga Bogor Selatan Usai Reses

    Dadang Iskandar Danubrata Serap Aspirasi Warga Bogor Selatan Lewat Reses, Desil Jadi Topik

    Hanura Sukabumi : Bidik Kebangkitan Partai Lewat Penguatan Kader dan Isu Kerakyatan

    Hanura Sukabumi : Bidik Kebangkitan Partai Lewat Penguatan Kader dan Isu Kerakyatan

    Usai Gelar Ekspedisi Bogor #3, Katua DPC Partai Demokrat : Kita Sasar Penambahan Kursi Di Semua Tingkatan Legislatif

    Usai Gelar Ekspedisi Bogor #3, Katua DPC Partai Demokrat : Kita Sasar Penambahan Kursi Di Semua Tingkatan Legislatif

    Trending Tags

    • Market Stories
    • Bitcoin
    • Litecoin
    • Harbolnas
    • United Stated
  • Ekonomi & Bisnis
  • Lifestyle
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Breaking News
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Lokal
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
    Sosialisasi JKN di Dramaga: Achmad Rukyat Tegaskan UHC Kabupaten Bogor, Warga Tanpa BPJS Tetap Dilayani

    Sosialisasi JKN di Dramaga: Achmad Rukyat Tegaskan UHC Kabupaten Bogor, Warga Tanpa BPJS Tetap Dilayani

    Atty Somaddikarya Desak Polemik PKPU Diusut

    Atty Somaddikarya Desak Polemik PKPU Diusut

    Danny Ramdhani, Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi saat diwawancarai awak media, Rabu (16092026).

    UHC Mau Dihentikan Pemkot Sukabumi? DPRD Dorong Opsi Pembayaran Bertahap

    Dadang Iskandar Danubrata Foto Bersama Warga Bogor Selatan Usai Reses

    Dadang Iskandar Danubrata Serap Aspirasi Warga Bogor Selatan Lewat Reses, Desil Jadi Topik

    Hanura Sukabumi : Bidik Kebangkitan Partai Lewat Penguatan Kader dan Isu Kerakyatan

    Hanura Sukabumi : Bidik Kebangkitan Partai Lewat Penguatan Kader dan Isu Kerakyatan

    Usai Gelar Ekspedisi Bogor #3, Katua DPC Partai Demokrat : Kita Sasar Penambahan Kursi Di Semua Tingkatan Legislatif

    Usai Gelar Ekspedisi Bogor #3, Katua DPC Partai Demokrat : Kita Sasar Penambahan Kursi Di Semua Tingkatan Legislatif

    Trending Tags

    • Market Stories
    • Bitcoin
    • Litecoin
    • Harbolnas
    • United Stated
  • Ekonomi & Bisnis
  • Lifestyle
No Result
View All Result
megaswaranews
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Breaking News
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Lokal
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi & Bisnis
  • Lifestyle
Home Lokal Sukabumi

Diskominfo Kota Sukabumi Gelar “Ngobras” Bareng Media, Bahas Prestasi, Cerita, dan Realita di Balik Kota

Lisonputra7 by Lisonputra7
20/11/2026
in Sukabumi
0
Diskominfo Kota Sukabumi Gelar "Ngobras" Bareng Media, Bahas Prestasi, Cerita, dan Realita di Balik Kota

Diskominfo Kota Sukabumi Gelar "Ngobras" Bareng Media, Bahas Prestasi, Cerita, dan Realita di Balik Kota

9
SHARES
51
VIEWS
Share on FacebookShare on WhatsappShare on TelegramShare on Email

megaswaranews.com, Sukabumi — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi melalui Bidang Komunikasi Informasi Publik (Bidang KIP) menggelar acara Ngobrol Bareng Pers (Ngobras) dengan tema “Prestasi, Cerita, dan Realita di Balik Kota”. Acara berlangsung santai dengan format diskusi dan tanya jawab bersama insan pers di sebuah resto di Kota Sukabumi, Kamis, 19 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaky, memaparkan perjalanan dua tahun memimpin Kota Sukabumi, sekaligus menyampaikan refleksi, capaian, dan komitmen ke depan.

Baca Juga :

Sahat Simangunsong Salurkan Dana Hibah Rp75 Juta untuk Masjid

Ribuan Keluarga di Kota Sukabumi Terima Bantuan Beras

DPRD Jawa Barat Sosialisasikan Pajak di Kota Sukabumi, Dorong Kesadaran Wajib Pajak

Tangis Histeris Ibu Korban Saat Pelaku Utama Pembunuhan Ditangkap, Keluarga Minta Hukuman Berat

Pabrik Kue di Sukabumi Terbakar, Empat Karyawan Alami Luka Bakar dan Patah Tulang

Jabatan Itu Sementara, Dampaknya Bisa Lama

Wali Kota menegaskan, jabatan kepala daerah bersifat sementara dan merupakan titipan. “Warga Kota Sukabumi memang tidak bisa lepas dari hidup ini, kita jalan sama-sama. Dan posisi pimpinan kepala daerah itu sifatnya sementara, titipan. Mau 5 tahun, mau diperpanjang jadi 10 tahun kalau dipilih lagi, kalau tidak dipilih ya cukup 5 tahun. Tapi yang 5 tahun itu yang harus dipakai benar-benar.”

Dari pemaparan tersebut, ada tiga sikap yang ditegaskan Wali Kota:

1. Tegakkan kebenaran

Bukan sekadar benar menurut perasaan, tetapi benar menurut data dan aturan.

2. Tegakkan kejujuran dan keadilan**
Jujur dalam mengelola anggaran, jujur dalam mengambil keputusan, dan adil untuk semua warga, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

3. Minta dikawal secara ilmiah dan profesional

Bukan dikawal dengan pujian, tetapi dikawal dengan ilmu, data, dan cara profesional, termasuk oleh rekan-rekan pers.

Tugas Politik: Menyelesaikan Masalah Rakyat

Menurut Wali Kota, tugas politik bukan sekadar mencari kekuasaan. Tugas politik adalah menyelesaikan persoalan rakyat, yakni kemiskinan, kebodohan atau pendidikan, pengangguran, infrastruktur, kesehatan termasuk stunting, dan seterusnya.

Hal itu sejalan dengan amanah Undang-Undang dan pesan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Politik melahirkan kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif. Maka tugas eksekutif dan legislatif sama: menyelesaikan masalah rakyat.”

Wali Kota pun jujur menyampaikan, sebelum masuk partai dan berpolitik, ia tidak bisa menjadi kepala daerah maupun anggota dewan. Partai baginya bukan tujuan, melainkan kendaraan untuk menjalankan cita-cita undang-undang.

Pemimpin yang diharapkan negara, sesuai UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pemerintah, adalah pemimpin yang benar, jujur, adil, dan amanah. Nilai itu yang menurutnya telah ia jalankan selama dua tahun, dan kini memasuki tahun ketiga.

Dari 514 kepala daerah kota/kabupaten di Indonesia, ia adalah satu di antaranya, di Kota Sukabumi. Ia ingin membuktikan menjalankan undang-undang dan peraturan pemerintah secara murni dan konsekuen.

Mulai dari Internal: Perbaiki Birokrasi dari Absensi

Pembangunan dimulai dari dalam. Hal pertama yang diperbaiki adalah birokrasi dan perangkat daerah, mulai dari hal terkecil: absensi.

Wali Kota mempersilakan publik mengecek data absensi 2024 dan 2025. Ia menargetkan pada 2027 kehadiran pegawai di atas 95 persen, bahkan maunya 100 persen dengan toleransi cuti.

Hitungannya, dalam satu tahun pegawai libur sekitar 140 hari: 110 hari Sabtu-Minggu, 12 hari cuti, dan 18 hari tanggal merah. Sisanya sekitar 225 hari adalah untuk melayani masyarakat. “Kenapa harus ditambah lagi bolosnya?”

Setelah itu, kepada semua perangkat daerah ia meminta untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

“Yang tidak mau, terpaksa saya parkir. Pasti saya parkir, tidak boleh ikut. Yang tidak setuju dengan kebenaran, sama dengan melawannya.”

Bukti Disiplin: Ada yang Diberhentikan dan Diturunkan Jabatan

Wali Kota menyebut, selama dua tahun sudah ada beberapa perangkat daerah yang diberhentikan dan ada yang diturunkan jabatannya karena melanggar aturan. Semua dilakukan sesuai aturan, bukan karena suka atau tidak suka.

Komitmen Keras: Tanpa Tim Sukses di Pemerintahan

Soal tim sukses, Wali Kota menyampaikan komitmen paling keras.

Ia menceritakan, ada 24 orang tim sukses Pilkada yang tidak dipublikasikan. Mereka digaji Rp3 juta per bulan plus uang operasional harian, dan bekerja selama satu tahun.

Namun begitu ia menang dan menjadi kepala daerah, tidak ada satu pun dari 24 orang itu yang diberi SK, dibayar, maupun ikut campur dalam pemerintahan kota hingga hari ini.

“Tidak ada tim 7, tim 17, atau tim apa pun yang ikut mengatur pemerintahan kota. Itu komitmen saya untuk membangun pemerintahan kota yang bersih.”

Kawal Pengadaan: Volume, Spek, dan Harga Jangan Dikurangi

Bagian yang paling dikejar adalah belanja barang dan jasa. Wali Kota menjelaskan dengan contoh sederhana agar mudah dipahami warga.

Misal harga motor di pasaran Rp3.000, harga pasnya Rp5.000. Tetapi begitu yang membeli Pemkot, harganya menjadi Rp7.000 atau Rp8.000. Hal itu karena ada PPN 11 persen, PPh, keuntungan, operasional, dan lain-lain. Maka dalam pagu disebutkan menjadi Rp7.000 atau Rp8.000.

Yang dikawal bukan pagunya, tetapi realisasinya.

“Awas, itu barang jangan sampai harganya Rp5.000, tapi isinya cuma 50 persen, atau 40 persen, atau nilainya cuma Rp4.000.”

Yang dikawal dalam pengadaan barang dan jasa adalah:

1. Volume pekerjaanv— barangnya benar-benar ada segitu?

2. Spek pekerjaan — kualitasnya sesuai?

3. Harga pekerjaan — nilainya wajar?

Ia memberi contoh pembangunan sekolah. Jika anggarannya APBD/APBN, membangun 1 lokal SMP harganya Rp1 miliar. Sementara ia pribadi melalui Yayasan Pembina Pendidikan Dua Bangsa membangun 1 lokal yang sama dengan kualitas sama hanya Rp500 juta, karena tidak membayar pajak, tidak ada profit, dan tidak ada operasional.

Ia sadar memang ada selisih karena pajak dan aturan. Yang tidak ia terima adalah jika pelaksanaan di lapangan hanya 60 persen, 65 persen, atau 70 persen.

“Soal fee-fee yang 30 persen untuk PPh dan lain-lain, silakan itu urusan hitungan mereka, tapi volume dan kualitasnya jangan dikurangi.”

Komitmen: Tidak Memperkaya Diri di Kota Ini

Karena ingin menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, Wali Kota menegaskan: “Saya tidak akan memperkaya diri saya di kota ini. Kalau ketahuan pendapatan saya tidak wajar, silakan media datang ke saya.”

Data Bukan Omongan: TLHP BPK Rp19 Miliar Tinggal Rp7,2 Miliar

Wali Kota menyampaikan akan memberikan data kepada media, bukan hanya klaim. Data yang akan dibandingkan adalah data Desember 2024 dengan data Desember 2028, dan dipublikasikan tidak hanya ke media lokal, tetapi juga ke nasional.

Pada Desember 2024, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pemerintah Kota Sukabumi mencapai Rp19 miliar. Itu merupakan temuan BPK akibat kecurangan birokrasi, dengan garis besar temuan berupa temuan volume, SPK bodong, SPJ bodong, dan yang paling banyak adalah pekerjaan bodong — SPK-nya ada, barangnya tidak ada, nilainya Rp19 miliar. Dan itu wajib diganti.

Hal itu menjadi tanggung jawabnya karena ia sudah serah terima dan menerima masalah apa pun yang ada di Pemkot saat serah terima pada 20 Februari 2025.

“Alhamdulillah, sekarang sudah saya selesaikan, tinggal utang Rp7,2 miliar lagi.”

Di masa jabatannya, ia menargetkan TLHP itu diselesaikan dan tidak akan ada lagi temuan LHP yang diakibatkan oleh pengadaan barang.

Prinsip Anggaran: Yang Rp7.200 Silakan Ambil, Yang Rp5.000 Jangan

Wali Kota melanjutkan prinsipnya:

“Yang Rp7.200 itu silakan bagi-bagi, tapi yang Rp5.000 jangan. Itu adalah hak rakyat dan itu harus dipertanggungjawabkan.”

Dalam pembelian ada harga satuan jasa, harga satuan barang, harga satuan konsultan, dan seterusnya. Di masing-masing itu ada nilai lebihnya. Nilai lebih itu yang harus dipacu secara kompak dan bersatu.

Artinya, ia tidak melarang orang mendapat untung yang wajar sesuai aturan. Yang dilarang adalah mengambil hak rakyatnya dengan mengurangi volumenya.

Soal Pers dan TKPP

Wali Kota menyampaikan sangat menyayangi pers dan wartawan, bukan secara pribadi, karena tidak mungkin melayani satu orang.

Ia tidak keberatan orang berbicara kebenaran di depan, tetapi di belakang meja meminta macam-macam. Di sini tidak ada orang dalam, tidak ada satu pun.

Ia membentuk TKPP, Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan. Prosesnya panjang, tetapi alhamdulillah semuanya berhasil. TKPP ini pasti berjalan. Tidak mungkin tidak ada lembaga atau sistem komunikasi, masalahnya formal atau tidak formal.

“Wartawan itu bisa jadi Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan, cuma tidak formal.”

Anggaran Tidak Turun dari Langit

“Anggaran itu apa, turun dari langit? Tidak. Kalau tidak diperjuangkan oleh Wali Kota, kalau tidak ada LO atau ranger yang mensukseskan anggaran itu datang ke pusat, itu tidak akan datang.”

Wali Kota memberi contoh, dulu ia paham bagaimana menjadi ranger agar anggaran datang. Sekarang ia sedang berjuang untuk RSUD, Puskesmas, termasuk Puskesmas di Karang Tengah yang sedang dibangun, kawasan industri, dan kawasan perkotaan.

“Ini paling tidak kelasnya bukan supir becak. Kelasnya harus 747, pilot 747 yang jadi ranger-nya. Artinya orang yang punya kapasitas dan kualitas. Bukan supir becak, tidak nyampe dia ke Senayan.”

Tugasnya: Memperkaya Uang Rakyat

Wali Kota berjuang agar PDAM sehat, karena tugasnya adalah memperkaya uang rakyat melalui pajak daerah dan wajib pajak, aset-aset daerah, BUMD seperti PDAM dan BPR, serta aset lainnya yang dieksplorasi karena milik rakyat.

Ia menyebut telah menyelesaikan persoalan Sansi yang sudah sekian tahun tidak bayar, insyaallah selesai dan bayar. Itu uang rakyat yang nyangkut di Sansi.

Pasar Pelita juga disebut sebagai kekayaan milik rakyat, seluas satu hektare. Jika Rp30 juta per meter, nilainya sekitar Rp300 miliar aset. Maka ia akan menuntut siapa pun agar segera membayar kepada kas daerah. Akan diselesaikan, perlu waktu, tidak bisa buru-buru.

Bukti Angka: PAD Tunai Naik dari Rp91 Miliar Menjadi Rp170 Miliar

Wali Kota menegaskan, Rp19 miliar itu tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Itu harus diselesaikan.

Yang dikejar adalah PAD tunai, bukan PAD kumulatif di atas kertas.

Dulu, PAD tunainya Rp91 miliar. Sekarang, insyaallah semester ini, PAD tunainya naik menjadi Rp170 miliar. Di saat yang sama, TLHP turun dari Rp19 miliar menjadi Rp7 miliar.

“Itu bukan turun dari langit. Itu bukan hanya duduk menandatangani disposisi, bukan. Itu perlu keterampilan, kompetensi, integritas, experience dari seorang pemimpin.”

Termasuk ketidakhadiran pegawai. Sekarang sudah naik, sudah di atas 95 persen, dan banyak yang sudah 100 persen.

Penutup: Tidak Mau dengan yang Bermuka Dua

Wali Kota ingin bersama-sama, tetapi tidak mau dengan yang bermuka dua. Kalau suka, bilang suka. Kalau tidak suka, bilang tidak suka. Jangan ikut balik arah.

“Barisan saya adalah tegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, kecuali Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Apabila Allah mematikan saya, selesai.”

Masa Depan: Anak-Anak Sukabumi Tidak Susah Lagi

Wali Kota mengajak membayangkan masa depan. Hari ini anak-anak masih kecil, umur 10 tahun dan 15 tahun. Kelak 10 tahun kemudian, mereka tidak akan susah lagi untuk Kota Sukabumi, karena Sukabumi sudah punya uang.

Ada dua komponen keuangan yang dibangun:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD murni dari Rp91 miliar menjadi di atas Rp300 miliar. Ini akan dinikmati Wali Kota yang akan datang, tetapi harus diamankan karena itu uang rakyat.

2. Lembaga Wakaf Bangsa

Yang sudah diperjuangkan sejak 2019. Alhamdulillah, hari ini Kota Sukabumi sudah punya Dana Abadi Kota Sukabumi sebesar Rp1 miliar 17 juta, mulai Desember sekarang. Dari sebelumnya tidak ada, sekarang sudah ada.

Setiap bulan, minimal 10 anak SD akan mendapatkan beasiswa dari Lembaga Wakaf Bangsa, selama-lamanya, sebesar Rp500 ribu. Hal itu bisa karena Dana Abadi Kota Sukabumi sudah menghasilkan uang setiap bulan, paling tidak sekitar Rp4 sampai Rp5 juta.

Wali Kota menyebut akan membangun dua Dana Abadi: Dana Abadi Kota Sukabumi dan Dana Abadi Indonesia Makmur. Asetnya dulu nol, 2024 nol, tidak ada. Sekarang aset Dana Abadi Nasional totalnya Rp7 miliar, terdiri dari Rp3,7 miliar uang tunai dan Rp3,3 miliar dalam bentuk tanah.

Lima Janji Besar Wali Kota

1. Kawal volume dan spek pengadaan

Proyek pengadaan barang dan jasa yang dikawal adalah volume dan speknya.

2. Memperkaya uang rakyat, dikawal rakyat sendiri

Target PAD murni dari Rp91 miliar, mudah-mudahan di atas Rp300 miliar. Kemudian mengawal seluruh birokrasi, menegakkan kejujuran dan keadilan.

3. Bangun kekompakan
Kekompakan birokrasi antara eksekutif-legislatif, eksekutif-legislatif dengan Forkopimda, eksekutif-legislatif dengan pengusaha, eksekutif-legislatif dengan semua ormas, semua partai, dan semua masyarakat. Hal itu akan dimulai bertahap, lalu diwariskan kepada Wali Kota berikutnya.

Termasuk PDAM tidak boleh rusak, Waluya tidak boleh rusak, Al-Munir tidak boleh rusak, BPR tidak boleh rusak. Semuanya harus produktif dan memberi kontribusi. Lapak-lapak parkir harus bayar sesuai aturan, distribusinya pajak PPJT, semua wajib memberikan pajak PPJT, PBB, bea kendaraan bermotor, dan PBB-P2.

4. PBB-P2 dibangkitkan, tetapi berkeadilan

PBB-P2 akan dibangkitkan dengan klasifikasi kaya, sedang, dan kurang. Yang kurang akan diputihkan tunggakan pokok maupun dendanya, dengan syarat ke depannya tetap updating supaya berkeadilan. NJOP yang sudah harga pasarnya Rp15 juta, Rp20 juta, Rp25 juta, akan disesuaikan. Jangan NJOP masih Rp500 ribu, padahal harga tanah sudah Rp15 juta. Kemudian belanja pegawai akan diturunkan.

5. Dua perjuangan besar untuk lapangan kerja

a. Pekerja Migran Indonesia — diperjuangkan agar bisa diberangkatkan, karena gajinya jauh lebih baik dibanding pekerjaan lokal.

b. Kawasan Industri — untuk pekerja lokal. Mudah-mudahan dalam masa bakti 5-10 tahun bisa terwujud kawasan industri di Kota Sukabumi. Jika terjadi, menjadi prestasi luar biasa, satu kota punya kawasan industri. Ini akan menampung tenaga kerja produktif, paling tidak 10 sampai 15 ribu orang.

Wali Kota menyebut UMK Kota Rp3,2 juta, Kabupaten Rp3,8 juta. Dengan Rp3,2 juta, justru akan jauh lebih menarik.

Selain itu, kawasan niaga dan perkotaan, serta semua BLUD dibuat sehat dalam dua tahun ke depan, kemudian PAD naik.

Sifat Rasul dan Setuju dengan yang Demo

Wali Kota menyebut aparatur berjalan baik dengan sifat-sifat Rasul: Shiddiq, Amanah, Fathonah, Tabligh, yang dijalankan dengan Akhlakul Karimah oleh seluruh perangkat daerah.

Ia menyatakan setuju dengan semua yang demo kepadanya, dan menjalankan keinginan teman-teman yang demo. Tetapi jangan demonya meminta kebaikan di belakang layar.

“Ini harganya Rp5.000, jangan kurang volumenya. Kalau volumenya jadi Rp4.000, itulah hak rakyat dimaling. Tapi kalau yang dibagi-baginya yang Rp2.000-nya, di situ ada PPN, PPh, dan lain sebagainya, itu hak jasa dari pengadaan barang dan jasa. Saya setuju dengan teman-teman yang demo.”

Soal TKPP, formalnya tidak ada, tetapi untuk membangun kawasan industri perlu orang yang kompeten, berpengalaman, punya IQ bagus, dan punya hubungan ke konglomerat. Tidak bisa membangun kawasan industri bersama pengamen main gitar. Harus bergaul dengan anggota DPRD, para pengusaha yang bagus untuk menggiring itu.

Ia pun membuka kesempatan bagi wartawan yang sanggup menjadi ranger atau LO untuk menggiring anggaran dari provinsi.

“Kalau ada dari teman-temanku ini, saudaraku wartawan yang sanggup menjadi ranger, silakan. Silakan bareng sama saya. Maukah jadi LO, bagaimana giring anggaran dari provinsi? Saya siap giring. LO itu sudah pasti ada jasanya.”

Beda Saya Zaki dan Wali Kota

Di bagian paling manusiawi, Wali Kota membedakan dirinya sebagai pribadi dan Wali Kota sebagai lembaga.

Saya zaki sebagai pribadi bisa lapar, sakit, benci, bahagia, dan cinta. Tetapi Wali Kota harus kerja sesuai undang-undang, sesuai aturan, sesuai Perda, dan mempersatukan masyarakat Kota Sukabumi. Wali Kota bukan milik salah satu golongan, salah satu partai, atau salah satu instansi, melainkan milik semua.

“Apakah pemimpin seperti ini yang diinginkan oleh bangsa ini? Kita buktikan di Kota Sukabumi. Setuju?”

Perlu Dukungan Pers dan Tapping Box Pajak

Wali Kota meminta dukungan dari semua insan pers untuk 2-3 tahun ke depan. Ia juga menyampaikan soal pemasangan tapping box kepada para pengusaha di kota ini agar membayar pajak.

Ia menutup dengan membuka sesi pertanyaan kepada wartawan. Selain itu, Ayep Zaky membagikan tempe hasil produk perusahaannya kepada para awak media. (Usman Afriansyah)

Tags: Ayep ZakiNgopi Bareng MediaSukabumiWalikota Sukabumi
Previous Post

Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Desa Dramaga, Langkah Nyata Wujudkan Kampung Ramah Lingkungan

Lisonputra7

Lisonputra7

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ayo Dengar Radio 100,8 FM megaswara

https://onlineradiobox.com/id/megaswarabogor/?cs=id.megaswarabogor&played=1&lang=en
TEI TEI TEI

Kategori

  • Bandung
  • Banten
  • Bekasi
  • Bogor
  • Breaking News
  • Budaya & Wisata
  • Cirebon
  • Depok
  • Ekonomi & Bisnis
  • Hukum & Kriminal
  • Jawa Barat
  • Kesehatan
  • Kulon Progo
  • Lifestyle
  • Lingkungan
  • Mancanegara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sukabumi
  • Yogyakarta

Rekomendasi Baca

Reputasi Perusahaan Dibawah Bayang-Bayang Buzzer

Reputasi Perusahaan Dibawah Bayang-Bayang Buzzer

18/02/2026
70
Petugas Grebeg Gudang Pengoplos Gas Melon di Dramaga

Petugas Grebeg Gudang Pengoplos Gas Melon di Dramaga

08/05/2025
66

Jangan Lewatkan

Diskominfo Kota Sukabumi Gelar "Ngobras" Bareng Media, Bahas Prestasi, Cerita, dan Realita di Balik Kota
Sukabumi

Diskominfo Kota Sukabumi Gelar “Ngobras” Bareng Media, Bahas Prestasi, Cerita, dan Realita di Balik Kota

20/11/2026
51
Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Desa Dramaga, Langkah Nyata Wujudkan Kampung Ramah Lingkungan
Bogor

Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Desa Dramaga, Langkah Nyata Wujudkan Kampung Ramah Lingkungan

20/11/2026
59
Konflik Pertanahan , Sentul City Siap Adu Data dan Dialog soal Lahan Palemboko
Bogor

Konflik Pertanahan , Sentul City Siap Adu Data dan Dialog soal Lahan Palemboko

20/11/2026
52
Eiger Natur Resmi Dibuka, Jembatan Gantumg Sepanjang 543 Meter Jadi Incaran Wisatawan
Bogor

Eiger Natur Resmi Dibuka, Jembatan Gantumg Sepanjang 543 Meter Jadi Incaran Wisatawan

20/11/2026
54
Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai NasDem, Sahat Simangunsong, menyerahkan dana hibah sebesar Rp75 juta untuk mendukung kebutuhan masjid di wilayah Ciseureuh, Kota Sukabumi, Kamis (19/11/2026).
Sukabumi

Sahat Simangunsong Salurkan Dana Hibah Rp75 Juta untuk Masjid

19/11/2026
52
1.464 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Sukabumi, menerima bantuan beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Sukabumi

Ribuan Keluarga di Kota Sukabumi Terima Bantuan Beras

19/11/2026
53

logo megaswaranews

megaswaranews

logo megaswaranews

Portal berita megaswaranews.com merupakan jaringan berita radio megaswara network di 7 kota dan televisi lokal di 3 kota.
Digital News Media Network

  • Redaksi 
  • Hubungi Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Cyber

Berita Terbaru

  • Diskominfo Kota Sukabumi Gelar “Ngobras” Bareng Media, Bahas Prestasi, Cerita, dan Realita di Balik Kota 20/11/2026
  • Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Desa Dramaga, Langkah Nyata Wujudkan Kampung Ramah Lingkungan 20/11/2026
  • Konflik Pertanahan , Sentul City Siap Adu Data dan Dialog soal Lahan Palemboko 20/11/2026
  • Eiger Natur Resmi Dibuka, Jembatan Gantumg Sepanjang 543 Meter Jadi Incaran Wisatawan 20/11/2026
  • Sahat Simangunsong Salurkan Dana Hibah Rp75 Juta untuk Masjid 19/11/2026

Recent News

Diskominfo Kota Sukabumi Gelar "Ngobras" Bareng Media, Bahas Prestasi, Cerita, dan Realita di Balik Kota

Diskominfo Kota Sukabumi Gelar “Ngobras” Bareng Media, Bahas Prestasi, Cerita, dan Realita di Balik Kota

20/11/2026
Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Desa Dramaga, Langkah Nyata Wujudkan Kampung Ramah Lingkungan

Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Desa Dramaga, Langkah Nyata Wujudkan Kampung Ramah Lingkungan

20/11/2026
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Cyber

© megaswaranews.com 2026 - All right reserved .

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Live mgstv
  • Live 100,8 FM Bogor
  • Live 96.0 FM Sukabumi
  • Live 91.4 FM Serang
  • LIve 89.8 FM Kuningan
  • Live 92.2 FM Indramayu
  • Live 93.8 FM Kulonprogo
  • Live 94.6 FM Yogyakarta
  • Hubungi Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Redaksi

© megaswaranews.com 2026 - All right reserved .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In