megaswaranews.com, Sukabum – unjuk rasa digelar berbagai sejumlah himpunan mahasiswa, perhimpunan mahasiswa hukum indonesia (permahi), aliansi masyarakat pemerhati hukum, gerakan mahasiswa daulat rakyat, dan mahasiswa anti korupsi indonesia berlangsung di depan balai kota sukabumi.
Mereka menyoroti dua isu utama terkait pernyataan wali kota sukabumi ayep zaki yang menyebut BLUD dan BUMD tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta adanya  dugaan nepotisme dalam proses seleksi pengelolaan lahan eks terminal sudirman. Menurut koordinator aksi, akmal fajriansyah, pernyataan wali kota itu berbahaya jika beredar di publik tanpa ada klarifikasi yang jelas.
“mengenai walikota yang tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah padahal kita ketahui bersama bahwa dalam laporan pemeriksaan bpk pun sudah jelas disitu bahwasanya bumd kota sukabumi itu memberikan kotribusi meskipun ya memang ada belanja belanja internal lainnya yang memang jadi prioritas utama bumd, mungkin yang ke dua itu terkait seleksi pengolaan aset eks terminal di situ sudah jelas bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh rkpd berdasarkan persetujuan walikota ini mengandung syarak nepotisme,’’ ujarnya
Menyikapi tuntutan tersebut asisten daerah pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setda kota sukabumi fajar Rajasa turun langsung menemui massa demonstran.Dalam keterangannya pihaknya mengaku siap menyampaikan seluruh aspirasi mahasiswa kepada pimpinan.
‘’ pertama tama saya ucapkan terimakasih kepada teman teman mahasiswa yang hari ini menyampaikan aspirasinya dan itu merupakan salah satu bentuk demokrasi, mengenai tuntutan yang tadi di bacakan dari teman teman mahasiswa akan saya sampaikan ulang kepada pimpinan dalam bentuk laporan,’’ pungkasnya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dan terkendali. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu transparansi pemerintah dan mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik (sofwan).
