megaswaranews.com, Sukabumi – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi menggelar sosialisasi terkait persiapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusul berakhirnya masa jabatan BPD di 286 desa pada 2027 mendatang.
Sosialisasi Digelar di Jampangkulon, Libatkan Kades dan Muspika. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Kamis pekan kemarin. Sosialisasi dihadiri tim DPMD Kabupaten Sukabumi, para kepala desa, unsur Muspika Kecamatan Jampangkulon, serta pihak terkait lainnya.
Aturan Ketat: Panitia Dibentuk H-6 Bulan, Anggota Baru Terpilih H-3 Bulan
Kepala Bidang Pemerintahan Desa, DPMD Kabupaten Sukabumi, R. Sonny Sondani, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memastikan proses penjaringan dan pengisian anggota BPD berjalan sesuai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah desa perlu mempersiapkan tahapan pengisian anggota BPD sejak dini. Dalam ketentuan yang disampaikan pada kegiatan tersebut, kepala desa harus membentuk panitia penjaringan dan penyaringan paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan BPD berakhir.
Sementara itu, anggota BPD untuk periode berikutnya ditargetkan sudah terpilih paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan periode sebelumnya.
Tekankan Independensi dan Tolak Rangkap Jabatan
Sonny juga menyoroti pentingnya independensi anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia menegaskan bahwa BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Karena itu, anggota BPD diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, independen, serta menghindari rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
8 Desa di Jampangkulon Terdampak, Cikaranggeusan Sudah Mulai Musdes
Sementara itu, Camat Jampangkulon, Dading, menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk segera melakukan koordinasi dan mempersiapkan tahapan pengisian keanggotaan BPD yang masa jabatannya akan berakhir.
Ia meminta para kepala desa, khususnya yang masa jabatan BPD-nya berakhir dalam waktu dekat, agar segera melakukan pembahasan dan langkah persiapan sesuai ketentuan.
Dading menyebutkan, di Kecamatan Jampangkulon terdapat delapan desa yang masa jabatan BPD-nya akan berakhir pada 2027.
Salah satu desa yang telah mulai melakukan persiapan adalah Desa Cikaranggeusan. Menurutnya, desa tersebut telah melaksanakan musyawarah desa sebagai bagian dari tahapan awal persiapan pembentukan BPD periode berikutnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemerintah desa dapat memahami tahapan, persyaratan, serta mekanisme pengisian anggota BPD sehingga proses pergantian keanggotaan dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Usman Afriansyah)















