megaswaranews.com, BOGOR – Wakil Ketua DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadang Iskandar Danubrata, menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang digelar selama dua hari, 10–11 September 2026.
Kegiatan reses Dadang Iskandar Danubrata tersebut berlangsung di empat kelurahan di wilayah Bogor Selatan, yakni Kelurahan Pakuan, Muarasari, Batutulis, dan Bondongan. Dalam pertemuan langsung dengan masyarakat, berbagai persoalan yang dihadapi warga disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah.
Dalam agenda reses tersebut, warga dari Kelurahan Pakuan, Muarasari, Batutulis, dan Bondongan menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai membutuhkan perhatian.
Persoalan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi Warga Bogor Selatan Soroti Pengelompokan Status Sosial Ekonomi
Dalam ruang dialog bersama masyarakat, persoalan desil menjadi perhatian karena masih ditemukan warga yang mempertanyakan posisi data kesejahteraan mereka serta kaitannya dengan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Masyarakat berharap pendataan kelompok kesejahteraan atau desil dapat dilakukan secara lebih akurat dan diperbarui sesuai kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.
Hal ini dinilai penting karena perubahan kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat terjadi sewaktu-waktu. Warga yang sebelumnya masuk dalam kelompok tertentu bisa saja mengalami penurunan kemampuan ekonomi, sementara perubahan tersebut belum tentu langsung tercermin dalam data pemerintah.
Aspirasi mengenai desil tersebut menjadi bagian dari berbagai persoalan sosial yang disampaikan warga kepada Dadang Danubrata selama reses.
Selain persoalan bantuan sosial, masyarakat juga menyampaikan berbagai kebutuhan di lingkungan masing-masing, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, hingga persoalan kesejahteraan masyarakat.
Dadang Danubrata mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui fungsi DPRD, baik dalam pembahasan kebijakan maupun koordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor.
Persoalan desil yang kembali menjadi perhatian menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan program bantuan, tetapi juga kepastian bahwa sistem pendataan pemerintah mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga secara tepat.
Karena itu, pembaruan dan verifikasi data menjadi salah satu pekerjaan penting agar tidak terjadi kesenjangan antara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan dengan data yang digunakan pemerintah sebagai dasar penyaluran program.
Editor : Hendiadam
